Target Hukum Indonesia

Dalam pertemuan tersebut Abdul Rosyid Arsyad menjelaskan gagasan program besar yaitu pendirian Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) di rumah masing masing relawan Jokowi seluruh Indonesia, untuk di jadikan sarana pemasaran, penjualan barang dan distribusi baik pangan, barang - barang, atau seluruh hasil produksi UMKM se-Indonesia.

Yang nantinya distribusi langsung ke konsumen agen, toko, warung kuliner dan masyarakat sekitar rumah para relawan Jokowi, dengan tujuan agar murah harga pangan, barang barang dan seluruh hasil produksi & kerajinan tangan UMKM se Indonesia, bisa meningkatnya hasil produksi di tingkat produsen, pemasok sampai di kesejahteraan petani, pedagang dan memangkas jalur distribusi sekaligus kesejahteraan teman - teman yang bergabung di Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor).

"Sesama relawan Jokowi, saya mengajak seluruh relawan Jokowi se Indonesia, untuk bersama sama bergabung mendirikan Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) di rumah masing masing, terlebih dahulu mendaftar dan di berikan penjelasan cara bergeraknya dan langsung koordinasi mendaftar bisa perorangan dan kelompok organisasi relawan Jokowi, ke bung aidil koordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) di nomor HP dan WA 085881724672.

Dan informasi penjelasan selanjutnya bisa koordinasi tanyakan langsung ke bapak haji Soleh selaku Koordinator Nasional Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) di nomor HP dan WA 081319526794," kata Abdul Rosyid Arsyad Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Penggagas Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor).

Saat ini wilayah se DKI Jakarta sudah terbentuk hampir 70% sampai di tingkat kelurahan dan 60 % sudah sampai di tingkat kota dan kabupaten seluruh Indonesia, itu seluruhnya murni relawan Jokowi yang bergabung, di luar pedagang dan pengurus Komite Pedagang Pasar (KPP).

"Kami bersyukur para relawan Jokowi seluruh Indonesia, merespon bergabung ikut bersama-sama mendirikan Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor), dengan target kami tahun ini bisa merata di seluruh kelurahan atau desa se Indonesia, tujuan kami ingin sejahtera seluruhnya, harga pangan dan barang-barang bisa murah di beli masyarakat dan memangkas jalur distribusi sampai singkat tidak panjang," tegas Rosyid penggagas Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor).

Sedang tahap pembuatan dua aplikasi yang akan di gunakan secara online dan bisa di manfaatkan seluruh Relawan Jokowi se- Indonesia.

Konsep dan gagasan bagaimana Relawan Jokowi seluruh Indonesia melebur menjadi satu wadah dalam satu kegiatan yang permanen dan terus menerus setiap hari yang bisa mencapai penghasilan dan kesejahteraan secara ekonomi, bekerja memperoleh gaji bulanan dan bisa berbisnis untuk mendapatkan penghasilan setiap hari dan setiap bulannya.

"Luar biasa gagasan bung Rosyid, kami akan jalankan secara offline dahulu sambil menunggu 2 aplikasi online selesai di buat oleh tim bung rosyid, kami juga akan ikut serta bergabung mendirikan rumah ekonomi rakyat (Rekor) bersama - sama relawan Jokowi seluruh Indonesia sebagai langkah pemberdayaan dan ingin sejahtera seluruhnya," kata Aidil Fitri Koordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) se Indonesia.

Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) didirikan paling utama misi dan tujuannya pemerataan meningkatnya ekonomi rakyat secara bersama - sama, yang saat ini perekonomian Indonesia masih ada investor asing dan pengusaha - pengusaha besar di Indonesia yang menjadi tangannya asing dalam segi seluruh industri, permodalan dan pembiayaan.

"Kami sepakat bersama bung Rosyid, untuk bergerak bersama - sama seluruh relawan Jokowi se Indonesia dan mengajak seluruh lapisan masyarakat se Indonesia, untuk berjuang meningkatkan perekonomian Indonesia dan ekonomi rakyat merata seluruh Indonesia, sesuai visi dan misi Presiden RI bapak Joko Widodo," tegas Aidil Fitri.

Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) berpeluang besar membuka lapangan kerja seluas - luasnya dan menciptakan banyaknya yang menjadi wirausaha dengan membuat jaringan usaha dan distribusi hingga ketingkat RW dan RT seluruh Indonesia untuk bisa memasarkan dan menjual dengan harga murah pangan dan barang barang sekaligus hasil produksi dan kerajinan tangan UMKM seluruh Indonesia, serta terbuka akan banyak yang mendukung dan membantu para investor skala kecil dan skala besar, untuk bisa terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan perkonomian rakyat secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia.

Awalnya berperan aktif ikut bergabung melaksanakan pendirian Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) seluruh Indonesia, adalah relawan Jokowi yang tergabung didalam Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) dan mengajak seluruh Relawan Jokowi baik perorangan dan kelompok organisasi darimanapun dan seluruh lapisan masyarakat seluruh Indonesia.

“Karena kami berharap bisa terlibat seluruh relawan Jokowi seluruh Indonesia baik perorangan dan organisasi relawan Jokowi darimanapun dan seluruh lapisan masyarakat se Indonesia, untuk bersama-sama bergabung ikut serta mendirikan Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) seluruh Indonesia.

Dan untuk menciptakan lapangan kerja seluas luasnya dan menjadi wirausaha di sekitar rumah masing masing dengan kekuatan jaringan Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) di seluruh Indonesia, demi meningkatnya ekonomi rakyat, terpangkasnya jalur distribusi dan juga kesejahteraan seluruhnya dari hulu sampai ke hilir, nanti akan ada waktu kami juga akan deklarasi skala nasional seluruh relawan Jokowi melebur menjadi satu wadah yaitu Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor)," tutup Aidil Fitri. ($.ulis)

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1.

Presiden dan rombongan tiba di Bandara Komodo, kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 11.50 WITA.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang turut dalam penerbangan mengatakan, Presiden dan Ibu Iriana akan melakukan sejumlah agenda kerja hingga Selasa, 21 Januari 2020.

"Besok Presiden akan meninjau proyek pembangunan terminal multipurpose Labuan Bajo dan meninjau kawasan Puncak Waringin.

Selain itu, Presiden juga akan meresmikan sarana pendukung pariwisata, yaitu sebuah hotel milik BUMN," kata Heru.

Lebih lanjut, Heru juga mengatakan kunjungan kerja kali ini juga akan dimanfaatkan Presiden untuk meninjau infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo.

“Seperti kita ketahui, Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas tahun ini,” ucap Heru.

Pada bulan Juli 2019, Presiden telah meninjau infrastruktur di Labuan Bajo. 

Dalam beberapa kesempatan Presiden memang selalu menegaskan jika dirinya akan selalu memantau langsung pembangunan suatu infrastruktur.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi NTT antara lain, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara. ($.darto)

UMKM telah terbukti tahan atas berbagai krisis dan bahkan menjadi penopang ekonomi nasional.

Namun dalam 10 tahun terakhir, Usaha UMKM jalan ditempat, tanpa ada peningkatan yang bearti, terutama usaha Mikro, yang mencapai 98,7% dari total pelaku UMKM.

Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Eddy Ganefo, sebagai Ketua Umum, terus mencari cara an solusi agar UMKM dapat berkembang.

“Saya sering berkeliling Indonesia menemui langsung pelaku UMKM, dan dalam minggu ini saja, saya baru saja mengunjungi pelaku UMKM di Palu, Makasar dan Palembang.

Sebagian besar mengeluhkan kurangnya modal, dan sebagian lagi karena kurangnya jaringan pasar dan kompetensi,” ujar Eddy Ganefo dalam sambutan pencanangan Program UMKM naik kelas di Kantor Pusat Kadin Indonesia, 17 Januari 2020.

Kadin Indonesia membuat suatu program dengan nama Program UMKM Naik Kelas, dimana dengan karagori Kuantitatif, yaitu dari Omzet dan Asset.

Usaha Mikro dengan Omzet maksimal Rp 300 juta pertahun, akan naik kelas ke Usaha Kecil bila Omzetnya meningkat diatas Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 milyar, dan seterusnya sesuai UU No. 20 tahun 2008.

Acara pencanangan Program UMKM Naik kelas, yang dicanangkan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo, juga didamping Dr. Benny Pasaribu (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian & Agro), Drs. Yockie M Hutagalung, MM (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM), segenap Pengurus Kadin Indonesia Pusat dan Daerah, serta pelaku usaha UMKM.

“Saya memulai usaha dari kecil, namun tekad, motivasi dan kerja keras yang membawa usaha saya berkembang.

Apapun program UMKM, mulailah dari kemauan diri kita sendiri untuk mau berkembang dan berubah kearah yang lebih baik,” ujar Yockie Hutagalung, Wakil Kadin Bidang UMKM, dalam sambutran penutup acara pencanangan.

Dalam menunjang Program UMKM Naik Kelas, disaat bersamaan Kadin Indonesia melakukan MoU dengan Moodah.Id, sebuah aplikasi guna membantu pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan disertai barcode produk.

Pelaku UMKM hanya scan barcode produk yang masuk dan terjual, serta input biaya-biaya, maka laporan keuangan akan secara otomatis tercetak.

Juga diberikan item rekomendasi untuk pelaku UMKM dalam mengelola usaha serta kebutuhan modal usahanya dalam aplikasi tersebut.

“Kami siap bekerjasama dan membantu pelaku UMKM Indonesia dalam mengelola keuangan secara mudah dan terukur, sehingga UMKM kedepan akan lebih baik,” ujar Arini, Direktur Utama Moodah.

Juga Kadin Indonesia melakukan penandatangan Mou dengan Soho Pancoran, dalam penggunakan ruang pertemuan untuk membantu kegiatan UMKM naik kelas.

Pencanangan Program UMKM Naik Kelas pada Rabu 15 januari 2020, diawali dengan pelatihan Pembuatan Rencana Usaha (Business Plan), dimana materi disampaikan oleh Raden Tedy (Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia).

“Selama ini pelaku UMKM tidak banyak berkembang, karena dominan tidak memiliki rencana usaha. Dengan pelatihan pembuatan Rencana Usaha ini, diharapkan kedepan, pelaku UMKM memiliki suatu upaya yang lebih terarah dengan target yang ditetapkan,” ujar Raden Tedy mengawali sesi Training.

Program UMKM Naik kelas, salah satunya akan diisi dengan berbagai pelatihan oleh Kadin Indonesia antara lain; Pembuatan Laporan Keuangan, Perencanaan Usaha, UMKM digital, perpajakan, tatacara pengajuan kredit, packaging produk, strategi usaha dan lain - lain.

Diharapkan program UMKM naik kelas, setidaknya dengan target 20.000 pelaku UMKM akan naik kelas ditahun 2020. Data UMKM naik kelas akan teradministrasi dan dipantau oleh Kadin Indonesia, melalu Aplikasi Moodah. (Asmuni)

Menurutnya Rosyid Arsyad mewakili teman-teman relawan Jokowi seluruh Indonesia, yang terbuka peluang ditawarkan dan diangkat menjadi Direksi BUMN atau anak perusahaan BUMN.

"Bung Rosyid adalah seorang aktivis visioner yang memiliki gagasan dan inovasi yang luar biasa, untuk memberdayakan banyak orang baik lewat organisasi dan usaha, beliau aktivis sejak dari sekolah, mahasiswa sampai menjadi Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) dan juga founder Aplikasi Kepasar dan ada satu lagi aplikasi yang sedang tahap pembuatan," kata Aidil.

Relawan Jokowi patut bangga mempunyai teman seperjuangan seperti Rosyid yang sudah memiliki bekal segudang pengalaman dalam berorganisasi dan usaha, yang komitmen dan fokus di pangan, pasar dan ekonomi kerakyatan.

"Seluruh relawan Jokowi pasti bangga mempunyai teman seperjuangan seperti bung Rosyid, yang selalu membantu dan mendukung untuk keberlanjutan peran aktifnya relawan Jokowi, kami pasti selalu mendukung dan mengawal bung Rosyid jadi direksi BUMN atau anak perusahaan BUMN, agar bisa terus melakukan terobosan inovasi untuk kemajuan BUMN atau anak perusahaan BUMN dan paling utama pemberdayaan banyak orang," tegas Aidil.

Sebelumnya relawan Jokowi mengetahui dari berita online tersebar luasnya informasi, Rosyid Arsyad ditarik Perusahaan BUMN Bulog menjadi kepala humas dan kelembagaan untuk membereskan kehumasan dan kelembagaan bulog, dengan tekad niatnya menjaga Kedaulatan Pangan dan ikut serta terlibat dalam bagian menstabilkan harga bahan pokok.

Tanpa melihat jabatan dan gaji penghasilan yang di dapat, untuk membantu secara maksimal BUMN Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam hal hubungan eksternal dan internal sekaligus kelembagaan.

BUMN Perum Bulog butuh kekuatan besar dari seluruh pihak dan masyarakat, yang memiliki misi menjaga kedaulatan pangan dan kestabilan harga bahan pokok, serta bersama - sama membasmi kartel dan mafia pangan.

"Semoga bung Rosyid menjadi Kepala Humas Dan Kelembagaan Perum Bulog hanya sementara hitungan hari saja, bahkan jika bisa seluruh direksi Bulog setuju langsung berikan SK jabatan pengangkatan bung Rosyid Arsyad menjadi direksi Anak Perusahaan BUMN Perum Bulog atau kami akan ajukan langsung ke Presiden pak Jokowi dan Menteri BUMN pak Erick Tohir, untuk di angkat Rosyid jadi direksi di perusahaan BUMN atau anak Perusahaan BUMN lainnya, kami relawan Jokowi meyakini bahwa Rosyid mampu menduduki kursi dan melaksanakan tugas kerja Direksi di BUMN atau anak perusahaan BUMN," jelas Aidil Fitri koordinator aliansi relawan Jokowi (ARJ).

Selain itu, Aidil juga memberikan informasi dan mengundang seluruh relawan Jokowi se Indonesia, pada 27 Januari 2020 ke acara diskusi publik mengenai kedaulatan pangan nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pada acara tersebut akan disampaikan gagasan Rosyid Arsyad Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) untuk seluruh relawan Jokowi, berupa bentuk jaringan kerja bareng dan wirausaha yang dapat memberdayakan dan berperan aktif banyak orang di bidang pangan dan pengembangan ekonomi rakyat merata se Indonesia, seluruh relawan Jokowi di harapkan merapatkan barisan susun infrastruktur SDM sampai tingkat kelurahan/desa se Indonesia, selanjutnya akan di jadwalkan pemberian pelatihan/pendidikan wirausaha jaringan dan kerja bareng serentak seluruh wilayah se Indonesia.

“Ya, kami relawan Jokowi sering koordinasi dan bicarakan dengan Bung Rosyid yang memang sesama relawan militan Jokowi, relawan Jokowi seluruh wilayah se Indonesia dari sabang sampai merauke, sepakat bersatu dalam rangka pemberdayaan kerja bareng dan jaringan wirausaha, karena sangat penting berkaitan dengan adanya keinginan mensejahterakan petani dan UMKM se Indonesia, sekaligus relawan Jokowi akan bergerak massif mengajak rakyat ikut serta terlibat mengembangkan ekonomi kerakyatan secara Nasional, sesuai arahan visi dan misi Presiden Bapak Jokowi, kami relawan Jokowi wajib mengawalnya yang memang bentuk tanggung jawab kami sebagai relawan, terhadap menjaga amanat rakyat yang sudah memilih pasangan 01 Bapak Jokowi dan Bapak KH. Ma'ruf Amin pada April 2019," tutupnya aidil. ($.darto)

Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Monardo, Bupati Pati H. Hariyanto, SH. MM.MSi, Dandim 0718 Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani, SE, Kapolres Pati AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Kepala BNPB Provinsi, Kepala Perhutani Pati, forkopimcam kecamatan Kayen, OPD terkait, perwakilan Bank Jateng, BRI, BNI 46.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pukul 12.10 WIB Gubernur Jateng beserta rombongan tiba di lokasi wisata lorodan Semar desa Sumbersari kec. Kayen kab. Pati melaksanakan penanaman pohon secara simbolis di lereng Gunung Kendeng yang menjadi prioritas utama.

Pukul 12.30 WIB rombongan Gubernur Jateng memberikan sambutan dan berdialog serta  tanya jawab dengan masyarakat lereng gunung kendeng akan dampak dari perubahan iklim global juga menyangkut hajat hidup orang banyak, tentunya kelestarian alam yang terus kita jaga demi anak cucu kita.

Pukul 13.15 WIB rombongan Gubernur Jateng meninggalkan lokasi wisata lorodan semar desa Sumbersari kecamatan Kayen kabupaten Pati menuju Semarang.

Sedangkan jenis bibit pohon yang ditanam antara lain bibit randu, rambutan, matoa, nangka, sirsat, beringin, aren dan alpukat, yang nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kelangsungan ekosistem pegunungan kendeng sendiri, sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan maupun alam semesta. (Ah.bub)

Dalam sambutannya, Presiden terlebih dahulu mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Hipmi masa bakti 2019 - 2022.

"Pertama - tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang tadi baru saja dilantik untuk Hipmi periode 2019 - 2022," kata Presiden.

Menurut Presiden, sejak dirinya memangku jabatan sebagai Presiden, banyak keluhan yang disampaikan oleh Hipmi kepada dirinya.

Keluhan tersebut yaitu berkaitan dengan kemitraan, baik kemitraan pengusaha-pengusaha muda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dengan investor.

"Sekarang sudah saya jawab, Menteri BUMN adalah dari keluarga besar Hipmi. Saya sudah titip kepada Pak Erick Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri," ujarnya.

Dengan posisi Menteri BUMN yang dipegang oleh figur berlatar belakang pengusaha muda, Presiden berharap, BUMN bisa berbagi pekerjaan dengan para pengusaha muda. 

Kepala Negara ingin agar para pengusaha muda diberikan kesempatan yang lebih besar.

"Berikan porsi yang besar kepada pengusaha-pengusaha muda. Jangan sampai pekerjaan - pekerjaan yang ada dikerjakan oleh anak-anak perusahaan BUMN, cucu-cucu BUMN.

Kerjakan oleh swasta-swasta, terutama dari pengusaha - pengusaha muda yang terhimpun di Hipmi," jelasnya.

Kepala Negara menjelaskan, BUMN memiliki aset yang besar, yaitu sekitar Rp2.400 triliun, lebih besar daripada APBN yang berkisar Rp2.200 triliun.

Dengan angka tersebut, menurut Presiden, mestinya bisa menumbuhkan para pengusaha muda untuk naik kelas.

"Dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Berikan peluang kepada mereka, saya sudah titip, tanyakan nanti ke Pak Erick Thohir," imbuhnya.

Selain itu, di Kabinet Indonesia Maju, Presiden juga mengangkat mantan Ketua Umum Hipmi periode sebelumnya, Bahlil Lahadalia, sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Menurut Presiden, portofolio yang dipegang oleh BKPM dalam setahun juga tidak sedikit, yaitu sekitar Rp800 - 900 triliun. 

Kepada Kepala BKPM, Presiden berpesan agar investasi - investasi yang datang ke Indonesia dimitrakan dengan pengusaha lokal dan nasional.

"Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Dan itu bisa dilakukan pada saat datang mereka minta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden saat menghadiri pelantikan BPP Hipmi antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Selain itu hadir pula Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. (Amin/Rukiman)

"Saya sudah titip, investor layani dengan baik, tadi sudah diceritakan, banyak sebetulnya investor sudah masuk ke negara kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga mereka balik lagi," kata Presiden.

Pelayanan kepada investor tersebut penting mengingat besarnya komitmen investasi yang masuk ke Indonesia.

Menurut Presiden, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa ada investasi sebesar Rp780 triliun yang telah masuk.

"Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih 2.200 (triliun rupiah) juga sudah di dalam. Bagaimana mengeksekusi ini?" imbuhnya.

Menurut Presiden, tidak berbuahnya komitmen investasi biasanya disebabkan oleh hal - hal kecil, seperti urusan pembebasan tanah yang tak kunjung selesai sehingga investor tidak bisa memulai usahanya.

Presiden pun mengapresiasi langkah Kepala BKPM yang terjun langsung untuk menyelesaikan kendala - kendala di lapangan.

"Kemarin diselesaikan, misalnya di Provinsi Banten, 2 minggu diselesaikan oleh beliau, karena saya tahu beliau ini orang lapangan.

Meskipun ngancem-ngancemnya pakai bawa nama Presiden. Ini kalau mengancam gubernur, bupati, wali kota, polda, polres, saya dengar pakai nama saya.

Bawa-bawa nama saya, enggak apa-apa tapi masalahnya selesai. Buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan enggak ada masalah. Akhirnya selesai, 2 minggu rampung," jelasnya.

Selain soal pembebasan lahan, para investor juga kerap terbentur dengan sulitnya mendapatkan izin. Belum lagi, izin tersebut jumlahnya sangat banyak, mulai dari izin di kabupaten/kota, izin di provinsi, hingga izin di kementerian.

"Memang persoalan ini menjadi persoalan besar kita, regulasi kita ini jumlahnya 42.000 tumpang tindih, yang ini akan kita selesaikan," imbuhnya.

Untuk menyelesaikan berbelitnya regulasi tersebut, Presiden menuturkan, minggu ini pemerintah akan mengajukan omnibus law ke DPR. Dalam omnibus law tersebut, menurut Presiden ada 74 undang-undang yang akan dimintakan revisinya secara sekaligus.

"Inilah saya kira kalau ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat oleh DPR, ini akan menjadi sebuah lompatan dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada UKM yang kita harapkan ini akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan kepada dunia usaha," paparnya.

Dukungan untuk Ibu Kota Baru

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menjelaskan tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kepada para kader Hipmi.

Menurutnya, gagasan pemindahan ibu kota bukanlah sekadar pemindahan lokasi atau fisik gedung.

"Yang kita gagas ini adalah perpindahan mindset, perpindahan pola pikir, perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja.

Sehingga yang kita install pertama adalah menginstall sistem sehingga orang mengikuti sistem itu. Ini yang ingin kita kerjakan, bukan yang lain-lain," ungkapnya.

Sistem baru tersebut misalnya dalam bidang transportasi, di mana Kepala Negara menghendaki agar transportasi massal dan pribadi di ibu kota negara baru nantinya menggunakan kendaraan elektrik dan otonom.

"Saya juga memiliki mimpi besar agar kita ini menjadi ibu kota pertama yang transportasi massalnya, transportasi pribadinya memakai electric vehicle dan autonomous vehicle semuanya. Sistem ini yang ingin kita bangun sehingga semuanya efisien, semuanya murah," katanya.

"Saya berharap dukungan penuh dari bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, keluarga besar Hipmi, dalam rangka kita tadi, ada sebuah perpindahan, transformasi ekonomi di negara kita menuju ke sebuah peradaban yang lebih baik," tandasnya. (Ah.bub)

Penyumbatan sampah di jembatan, mengakibatkan luapan sungai meluber hingga ke jalan Pantura Pati - Juwana.

Bupati menyayangkan masih banyaknya warga yang membuang sampah di sungai Simo. Bahkan, saat pemantauan terlihat potongan bambu, pohon pisang, pohon randu ikut hanyut terbawa arus, hingga menyumbat arus sungai di bawah jembatan.

"Kita atasi bersama Pak Wakil Bupati Pak Wakapolres dan Pak Dandim dan BPBD dan semua terkait dalam rangka untuk mengantisipasi agar tidak meluas sedangkan jembatan-jembatan di jalur Sungai Simo yang ada usaha-usahanya akan kita tertibkan kita undang agar dibenahi disesuaikan dengan konstruksi yang benar agar tidak banjir terus menerus," ujar Bupati.

Selama musim penghujan ini Bupati mengatakan telah terjadi tiga banjir diakibatkan jembatan yang tersumbat oleh sampah.

Seperti jebolnya tanggul di beberapa wilayah kemarin, Bupati menginstruksikan pihak terkait untuk membenahi tanggul yang jebol di desa Sinoman.

"Nanti akan kita benahi bersama-sama tanggul sungai yang ada di Sinoman, namun menunggu air surut," ujarnya.

Bupati mewanti- wanti pihak desa maupun relawan untuk berhati-hati dalam penanganan bencana. 

Ia mengkhawatirkan bila tidak memperhatikan keselamatan, justru akan membahayakan relawan.

Haryanto pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mencegah banjir dengan membuang sampah tidak di sembarang tempat atau sungai.

"Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain yang kita lakukan justru langsung turun bersama Wabup, Kapolres dan Dandim, tujuannya adalah dalam rangka menangani banjir secepatnya.

Untuk pengecekan konstruksi akan dipimpin oleh Pak wakil, apakah pembuatan jembatan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada," tegas Bupati. (Amin)

Untuk mengantisipasi luapan air semakin parah, Danramil 01 Pati Kapten Inf Yahudi, S.Sos bersama Muspika Kecamatan Pati Sekitar pukul 08.15 WIB berkoordinasi dan mendatangkan satu unit Excavator milik Kodim 0718 Pati dengan operator Serma Mustofa untuk mengeruk dan mengangkat sampah yang menumpuk di jembatan desa Dengkek Kecamatan Pati.

Dalam kegiatan pengerukan serta pengangkatan sampah yang menutup jembatan sungai desa Dengkek dikerjakan bersama-sama dipimpin langsung oleh Muspika Kecamatan Pati, Kepala desa, Warga desa Dengkek dan dibantu TNI serta Polri dari Koramil serta Polsek Pati.

Ditemui dilokasi, Kapten Yaho menyampaikan bahwa sampah yang menumpuk dibawah jembatan sungai desa Dengkek kalau tidak segera diangkat akan mengakibatkan semakin parah luapan air ke jalan dan pemukiman warga, bahkan bisa-bisa merusak jembatan.

"Alhamdulillah antisipasi dari pemerintah desa Dengkek yang segera melaporkan kejadian tersebut sehingga dapat segera kita atasi dengan bantuan alat berat dari Kodim Pati," ucapnya.

Pengerukan serta pembersihan sampah ahirnya selesai pada pukul 11.30 WIB dan air yang meluap hingga ke jalan dan pemukiman penduduk berangsur-angsur surut. (Ah.bub)

Namun dibalik kecanggihan teknologi yang telah dinikmati masyarakat perkotaan, jaringan dibeberapa dusun di Kabupaten Tana Toraja belum sesuai harapan.

Keluhan itu disampaikan oleh warga di Dusun Solo’, Kelurahan Pasang, Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, mereka mengeluhkan kondisi jaringan atau signal telekomunikasi masih sangat lemah.

Kondisi tersebut menyebabkan warga masih kesulitan dalam mengakses komunikasi terutama internet menggunakan gawai berupa telepon genggam atau laptop.

Salah satu warga Dusun Solo’, Yunus mengungkapkan, lemahnya kondisi signal milik beberapa provider terutama provider utama di Dusun Solo’ yaitu TELKOMSEL belum begitu merata.

Sulitnya kami menikmati paket data internet juga menjadi kendala dalam mengakses informasi dan komunikasi di era teknologi saat ini, (13/01/20).

Dengan kondisi yang ada lanjut Yunus, berharap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan pihak operator penyedia layanan jaringan seluler dapat mengatasi persoalan tersebut. 

Pihak operator diharapkan dapat meningkatkan layanan dengan mendirikan tower pemancar atau penataan jaringan di kampung ini,” jelasnya.

Dikatakan, dirinya juga bingung dengan kondisi tersebut, wilayah Makale selatan ini hanya berjarak kurang lebih 10 KM dari Kota Makale, Ibu Kota Kabupaten Tana Toraja, seharusnya jarak yang cukup dekat dengan Pusat Pemerintahan, hal seperti ini dapat dengan mudah teratasi. (Amin)

"Kami melihat, pembentukan satgas yang dipimpin Kabareskrim Komjen Listio Sigit ini dinilai publik sangat positif," kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr. Edi Hasihuan di Jakarta, (13/01/20).

Diungkapkan Edi, hal itu untuk mendukung kebijakan Presiden agar BBM mudah didapatkan masyarakat di mana saja dengan harga murah.

Menurut Edi, pertemuan kapolri, Mendagri dan Menteri ESDM yang membahas masalah BBM banyak diapresiasi publik.

"Apalagi, selama ini dalam pengamatan kami, masyarakat, khususnya di daerah kerapkali kesulitan mendapatkan BBM di pasaran."

"Semoga Satgas Operasi Kuda Laut ini akan bekerja keras dan tegas dalam penegakan hukum terhadap mafia BBM sehingga  tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan dari pusat hingga daerah," tambah pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta. ($.ulis)

Mereka menilai, program tersebut sangat membantu masa depan usaha dan bertani petani, terutama pada penguatan ekspor.

"Terus terang kami bahagia karena pak Menteri pertanian memaparkan program KUR, tentu program ini yang menjadi harapan kami selama ini," ujar salah satu petani di Pangalengan, Ajat (35), Sabtu kemarin dalam pertemuan singkat Mentan SYL bersama petani lainnya di Nudira Farm Pangalengan, Jawa Barat.

Ajat mengaku memiliki harapan besar di benak Mentan Syahrul terkait kesejahteraan dan kemakmuran petani Indonesia.

Kata dia, Kementan dibawah pimpinan Syahrul diharapkan mampu mengangkat martabat petani ke tempat yang lebih baik.

"Kami punya harapan dan mimpi bahwa kami disejahterakan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan terutama soal pengaturan harga, semoga di kepemimpinan bapak, nasib kami lebih baik," katanya.

Harapan yang sama juga dikatakan seorang penyuluh  Endang Supriatna, menurut dia, program KUR merupakan program yang diharapkan rakyat sebagai akses utama dan fasilitas pengembangan usaha tani.

Namun, disatu sisi, dia berharap pemerintah mempercepat pengangkatan penyuluh sebagai PNS.

"Kami bersyukur karena kami diberikan program kredit. Namun kami berharap di sisa waktu kami bekerja, kami diangkat menjadi PNS," katanya.

Sementara itu, salah satu petani muda sukses pangalengan, Kang Ipit mengharapkan adanya sistem perbaikan pada sisi hilirisasi produksi komoditas sayur mayur seperti tomat dan cabai sebagi bahan dasar saus.

"Kami berharap di Kabupaten Bandung ada pabrik saos, sehingga tomat dan cabai yang tidak lolos supermarket bisa dibuat saos.

Dari sisi pendanaan kami butuh pengembangan, karena adanya permintaan cabai kami bisa masuk ke pasar Jepang dan Korea.

Kami juga mohon agar kami diberi bimbingan dan latihan supaya bisa bersaing dengan negara lain," katanya.

Mengenai hal ini, Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasih atas dukungan petani, penyuluh dan pengusaha terhadap program di Kementan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

"Untuk penyuluh, nasibmu akan aku perjuangkan, kalau ada bank yang minta agunan, saya agunannya, kalau di halang halangi saya akan turun. Saya lagi dobrak masalah ini.

Intinya tidak mungkin Menteri Pertanian mensolusi sendiri. Kita harus bekerja bersama dan membuktikan diri bahwa kita bukan sekedar ngomong," tandasnya. ($.yanto)

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia turut berkontribusi membentuk energi masa depan, khususnya di bidang penyimpanan energi. Nikel merupakan salah satu komposisi penting pada sebuah baterai lithium ion, dimana baterai tersebut digunakan pada ponsel pintar.

“Jadi dalam sepuluh tahun mendatang, setiap kali anda melihat ponsel pintar, anda akan teringat bahwa anda membawa bagian kecil dari Indonesia di kantung dan tas anda setiap hari. Itu akan mengingatkan anda pada bagian kecil dari mineral Indonesia,” ucap Presiden.

Selain pada ponsel, baterai lithium ion juga diperlukan sebagai salah satu komponen kelistrikan pada sistem transportasi misalnya mobil listrik. 

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia siap untuk mensuplai kebutuhan dunia akan industri baterai lithium ion yang tumbuh dengan cepat.

“Kami mengundang anda semua untuk bermitra dengan kami untuk membangun industri di dalam negeri untuk memproduksi komponen baterai sebagai perpanjangan hilir alami dari produksi Nikel kami,” ucap Presiden.

Adapun sektor lain menurut Presiden dimana Indonesia berperan penting dalam pembentukan energi masa depan adalah terkait bahan bakar bio terbarukan B-20 dan B-30, mengingat Indonesia merupakan negara pemroduksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

“Tahun lalu kita mengimplementasikan program B-20 dimana pada seluruh produk bahan bakar diesel kita harus mengandung minimal 20 persen minyak kelapa sawit bio-diesel. Dan kebijakan ini menghemat anggaran impor bahan bakar sebesar US$ 3.4 miliar dan mengurangi 8.9 miliar ton emisi karbondioksida,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, pihaknya telah meluncurkan program B-30 tahun ini yang akan lebih menghemat lagi anggaran impor bahan bakar dan lebih menurunkan lagi emisi gas rumah kaca.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia akan terus merestrukturisasi sistem energinya, sehingga memenuhi tantangan akan kelestarian lingkungan. ($.darto)

Melalui salah satu Surat Kabar Harian di Medan, Rabu (08/01/20) lalu, KBP Yemi Mandagi menyebutkan bahwa pihaknya menolak diwawancarai atau tidak mau menerima konfirmasi dari wartawan yang tidak berkompetensi serta media yang belum terverifikasi di Dewan Pers.

Pernyataan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi itu, langsung mendapat respon dari Ketua DPD SPRI Provinsi Sumatera Utara Devis Karmoy.

Pernyataan Yemi Mandagi dinilai Ketua DPD SPRI Sumut, telah mencederai dan melukai semangat Reformasi 1998 yang melahirkan kemerdekaan berpendapat di negeri ini.

“Semoga Pak Kapolresta Deli Serdang tidak menyatakan seperti itu, atau si oknum wartawan yang seenaknya mengarang bebas untuk mendiskreditkan rekan sejawatnya.

Namun, jika kutipan itu adalah benar pernyataan pers dari Pak Kapolresta Deli Serdang, maka tentu itu sangat bertentangan dengan Kebebasan Pers sebagaimana yang diatur dalam UU Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers,” sebut Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy melalui press release yang dikirim kepada sejumlah media untuk menanggapi pernyataan Kapolresta Deli Serdang KBP Yemi Mandagi, Senin (13/01/20) pagi.

Sebab, lanjut dikatakan Devis Karmoy, Dewan Pers sendiri tidak pernah membatasi wartawan dalam melakukan tugas profesinya, asalkan wartawan taat terhadap rambu dan Kode Etik Jurnalistik.

“Itu artinya Dewan Pers sendiri menghormati Kebebasan Pers. 

Sehingga wartawan berhak dan dilindungi Undang-Undang (UU No.40 tahun 1999 tentang Pers) dalam menjalankan tugasnya,” ujar Sekretaris LBH Pembela Pers Indonesia yang akan dilaunching Februari 2020 di Medan.

Sedangkan, terkait sertifikat UKW yang disebutkan Yemi Mandagi dalam pemberitaan media, Devis Karmoy menilai Kapolresta Deli Serdang keliru menafsirkan masukan pihak lain, sehingga rujukan itu tidak tepat.

“Sertifikat UKW masih negotiable, sebab tidak menjamin profesionalisme wartawan. Banyak oknum wartawan yang sudah UKW tapi tidak juga kompetensi.

Etika dan moral adalah kunci bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya,” kata Ketua DPD SPRI Sumut.

Sebelumnya Kapolres Deli Serdang KBP Yemi Mandagi dalam menerima audiensi dengan para pengurus PWI Deli Serdang beberapa waktu menyebutkan, tidak akan menerima wartawan yang belum UKW serta akan menolak wartawan yang medianya belum terdaftar di Dewan Pers.

“Polresta Deli Serdang sangat peduli dan coba memahami masalah ini. Artinya, kami bisa tegas menolak wartawan yang ‘tidak jelas’ statusnya, kalau tidak memiliki sertifikat UKW.

Apa lagi medianya belum terverifikasi faktual oleh Dewan Pers, bila kami dikonfirmasi atau diwawancarai, berarti bisa menolaknya,” sebut Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi Sitorus SIK.

Kutipan tersebut diatas dimuat dalam Surat Kabar Harian SIB, Rabu (8/1/2020) pada paragraf ke 9. (Asmuni)