TH.Indonesia. Pati - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Pati menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-V di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, (30/08/19).

Muscab PP kabupaten Pati berlangsung dengan dinamis.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pati Ahmadi mengatakan, Muscab ini merupakan tugas dalam rangka konsolidasi organisasi yang sekaligus menandakan bahwa kepengurusan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pati sudah habis masa baktinya pada tahun 2019.

"Beberapa hal yang harus dihasilkan dalam Muscab ini, yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban pengurus lama.

Kemudian, yang kedua adalah menyampaikan program-program kerja yang akan datang, juga konsolidasi organisasi, pokok-pokok pikiran atau rekomendasi atas situasi saat ini, dan puncaknya nanti adalah pemilihan pengurus", terang Ahmadi.

Selaku ketua MPC Pemuda Pancasila yang telah tuntas menjabat selama 4 tahun, Ahmadi, mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota.

Menurutnya selama empat tahun ke belakang, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pati berjalan baik.

"Lancar tidak ada suatu masalah yang begitu mendasar, semua itu berkat kerjasama dan atas bimbingan Allah", terang Ahmadi.

Ia pun mengatakan dirinya belum tahu siapa yang nantinya terpilih memimpin Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Pati.

"Pemilihan ketua Pemuda Pancasila di Pati berjalan alami dan apa adanya. Tidak ada penggalangan massa dan skenario, karena sejak awal berjalan baik-baik saja dan tidak ada masalah", imbuhnya.

Pada Muscab tersebut, lanjut Ahmadi ada pula agenda pembentukan Pengurus Srikandi Tingkat Kabupaten.

"Dulu Srikandi itu bagian dari lembaga Pemuda Pancasila. Setelah ini Srikandi merupakan lembaga mandiri, sehingga nanti kepengurusan Srikandi tingkat kabupaten itu namanya Dewan Pimpinan Cabang Srikandi.

Tingkat kecamatan nama pengurusnya nanti Unit Kerja Srikandi, adapun tingkat Desa nanti namanya Kelompok Kerja Srikandi", lanjutnya.

Setelah Muscab, lanjut Ahmadi, pihaknya akan membentuk pengurus lembaga Srikandi tingkat Kabupaten terlebih dahulu.

Setelah tingkat kabupaten terbentuk, imbuhnya, baru Srikandi mengadakan Muscab untuk membentuk kepengurusan di bawahnya.

Saat diwawancarai kembali di akhir acara, Ahmadi pun mengungkapkan rasa syukurnya karena Muscab ke-V MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pati telah berjalan lancar.

"Amanah besar kembali saya terima untuk periode 2019-2023 sebagai ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pati ini tepat pada tanggal 29 Agustus 2019 menjadi kado ulang tahun terindah untuk saya", ungkap Ketua terpilih yang juga merupakan Kabag Humas Setda Kabupaten Pati ini.

"Terima kasih untuk seluruh kader yang percaya dan siap bergerak bersama untuk bekerja lebih keras lagi di periode mendatang.

Kita harus siap menjaga Pancasila dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memberikan kerja nyata pada masyarakat", pungkasnya. ($.ucipto)

Tanpa Skenario dan Penggalangan Massa, Pemilihan Ketua Pemuda Pancasila Pati Berjalan Alami

Pelaku Pembacokan Polisi Tlogowungu Penderita Gangguan Jiwa

TH.Indonesia. Pati - Dua putra daerah Kabupaten Pati berhasil meraih dua kategori penghargaan pada ajang Anugerah lptek dan Inovasi Nasional.

Dua putra terbaik kab. Pati raih penghargaan Anugerah Iptek & Inovasi Nasional.

Penghargaan bergengsi di bidang teknologi tersebut diserahkan langsung oleh Menristekdikti RI Muhammad Nasir pada Malam Apresiasi Peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) Tahun 2019 di Denpasar, Bali, Selasa (27/08) malam.

Bupati Pati Haryanto pun menyampaikan rasa bangganya pada Komunitas Lingkar Literasi Studi Tjokro dan Muhammad Sobri yang telah mengharumkan nama Pati di kancah nasional.

Menurut Haryanto, Komunitas Lingkar Literasi Studi Tjokro, dengan karya "Mas Jawa T-Netra"-nya berhasil meraih peringkat ketiga pada Kategori Labdha Kretya pada Sub Kategori Kerekayasaan.

"Inovasi yang diajukan oleh komunitas ini adalah money android scanner sebagai jawaban masalah tunanetra dengan metode optical character recognition", terang Bupati.

Selain itu, imbuhnya, ada Muhammad Sobri yang berhasil meraih peringkat ketiga pada Kategori Labdha Kretya Sub Kategori Pengembangan Sumber Daya Alam.

"Dengan Produk Inovasi Bioreaktor Kapal Selam, M Sobri berhasil mengubah limbah organik industri pertanian seperti kotoran ternak dan sampah organik menjadi pupuk organik dan energi", terang Haryanto.

Sobri yang merupakan lulusan S3 jurusan Ilmu Nutrisi dan Pakan Peternakan dari Institut Pertanian Bogor melakukan penelitian dan pengembangan selama tiga tahun sejak 2013 untuk menciptakan produk inovasi bioreaktor kapal selam. Pada 2017, Sobri bahkan mendapatkan paten atas produk tersebut.

Sementara itu, M Sobri (47) menuturkan, dengan penggunaan alatnya itu, proses fermentasi limbah organik misal limbah industri tapioka, kotoran ternak, sampah organik dapat menghasilkan pupuk organik dan gas yang dapat dikonversi menjadi energi listrik yang kemudian dimanfaatkan oleh warga Desa Langse Kecamatan Margorejo.

Diversifikasi gas yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan bioreaktor itu dapat dijadikan sebagai sumber energi untuk memberikan pencahayaan, menyalakan kompor dan untuk mekanik traktor.

"Satu unit bioreaktor dapat menyuburkan 10 hektar sawah. Sawah butuh pupuk kimia satu ton per hektar sementara satu hektar sawah butuh 5-8 ton pupuk organik per hektare. Dalam sehari, satu unit bioreaktor dapat menghasilkan 200 kilogram pupuk sehingga dibutuhkan sekitar 25 hari untuk menghasilkan lima ton pupuk organik untuk satu hektar sawah", jelasnya.

Dengan pupuk organik itu, petani tidak perlu membeli dan menggunakan pupuk kimia yang berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.

Sementara itu, dalam sambutannya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengucapkan selamat kepada para penerima berbagai anugerah inovasi dan Iptek. 

Menurut Nasir riset dan publikasi saja tidak cukup, yang terpenting bagaimana riset tersebut bisa menghasilkan bentuk dan inovasi yang bisa diterapkan langsung di masyarakat melalui komersialisasi hasil-hasil riset pada dunia usaha.

“Kami berharap dengan penyelenggaraan Hakteknas yang dipusatkan di daerah-daerah, menjadi daya dorong lahirnya inovasi di daerah,” pungkasnya. ($.ucipto)

Pati Sabet Dua Penghargaan Nasional Kemenristekdikti

TH.Indonesia. Pekanbaru - Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak diajukan Bawaslu Provinsi Riau ke sidang DKPP, pasalnya KPU Siak dinilai salah dalam menindaklanjuti putusan Bawaslu Riau dimana tidak sesuai dengan amar putusan.

Sidang DKPP terkait selisih suara dalam pemilu kemarin.

Sebelumnya Bawaslu Riau sudah mengeluarkan Putusan melalui Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Acara Cepat agar KPU Siak melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna hak Pilih untuk kecamatan Kandis Kabupaten Siak dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 lalu.

Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dengan Pengadu Rusidi Rusdan selaku Ketua Bawaslu Riau dan 4 orang Anggota lainnya ini dilaksanakan di ruang sidang Bawaslu Provinsi Riau jalan Adi Sucipto No.284 (Komplek Transito) Marpoyan Damai  Pekanbaru.

Sidang yang dimulai Pukul 09.00 Wib dengan nomor perkara 206-PKE-DKPP/VIII/2019 ini dipimpin oleh Dr. Alfitra Salamm, APU  didampingi oleh 2 anggota majelis lainnya, yakni Sri Rukmini, SH, M.Ikom dari unsur Tim Pemeriksa Daerah (TPD), dan Firdaus, SH dari Unsur KPU Provinsi Riau.

Hadir sebagai pihak Teradu adalah ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak yang dilaporkan ke DKPP dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

KPU Siak dinilai tidak menjalankan putusan Bawaslu Riau yang dibacakan pada sidang pelanggaran administrasi acara cepat yang diselenggarakan Bawaslu Riau pada tanggal 19 Mei 2019 silam.

Dimana terdapat selisih pada data pengguna hak pilih DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan Kandis yang lebih banyak di bandingkan dengan pengguna hak pilih dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Berdasarkan amar putusan sidang pelanggaran administrasi acara cepat tersebut, Bawaslu Riau meminta KPU Siak untuk melakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih di beberapa TPS di 4 Kecamatan di Kabupaten Siak.

KPU Kabupaten Siak menyangkal dakwaan tersebut, 5 komisioner KPU Siak ini beralasan telah melakukan putusan tersebut, namun pencocokkan dilakukan sebatas pada pencermatan  formulir DAA1saja, padahal amar putusan Bawaslu Riau adalah pencocokan dengan C1 Plano yang terdapat dalam kotak suara.

Awalnya, kasus ini bermula atas Laporan dari Partai PAN dan PDIP yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Riau melalui Sidang pelanggaran Administrasi Acara Cepat.


Dari sidang ini kemudian terungkap adanya selisih jumlah pengguna hak pilih sebanyak 497 orang.

Perihal adanya selisih data BBM pengguna hak pilih ini diakui oleh KPU Siak, karena adanya kekurang telitian dalam melakukan pendataan di TPS.

Namun kemudian perbaikan tidak dilakukan dengan pencocokan dengan C1 Plano.

Sidang DKPP ini berakhir pada pukul 11.30 Wib dan hasil keputusan DKPP akan diputuskan dalam pleno DKPP RI di Jakarta. (A.rosal)

Gara Gara Selisih Data Pemilih, KPU Siak Diajukan ke Sidang DKPP

TH.Indonesia. Pati - Adanya Kampung KB, membawa harapan penggarapan Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga yang semakin intensif. Sebab langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah.

Kampung KB dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto yang hadir serta meresmikan Pencanangan Kampung KB di Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Selasa (27/08/19).

Kedatangan Bupati Pati tersebut, disambut begitu meriah oleh warga serta barisan pagar betis oleh anak - anak SD.

Haryanto juga mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi Jateng, Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng, Kades Gadingrejo serta semua masyarakat yang sudah menyiapkan terbentuknya Kampung KB ini.

"Kami berharap nantinya agar masing - masing desa juga dapat mencanangkan Kampung KB. Selain itu, dengan adanya program Kampung KB ini, dapat menyatukan satu program dengan yang lain", ujarnya.

Haryanto menjelaskan bahwa Kampung KB tidak semata - mata hanya pencegahan pertumbuhan penduduk saja, namun semua aspek dapat menyatu. 

Seperti Posyandu, program untuk lanjut usia (lansia), ekonomi produktif, pertanian dan seterusnya.

"Semua ini agar semua sektor tersebut bisa bergerak bersama - sama yang akhirnya masyarakat sejahtera", tegasnya.

Bupati juga menyebut bahwa, apabila tidak ada pengendalian yang sistematis dan terukur dengan baik, maka peledakan penduduk akan terpusat di Jawa. 

Padahal masyarakat luar Jawa pun ingin ke Jawa. Hal ini lantaran Jawa lebih mudah dijangkau, dan lebih murah, apa - apa mudah.

"Oleh karena itu, Desa ini dicanangkan agar dapat menggerakkan desa yang lain. Saya minta tolong, kepada Kades, PKK dan seluruh elemen atas upaya - upaya yang telah dilaksanakan demi terlaksananya Kampung KB ini"

Di akhir sambutan, Bupati Pati mengingatkan agar pencanangan Kampung KB ini tidak berakhir di hari ini saja, namun dapat terus berkelanjutan.

"Pencanangan yang dimulai hari ini merupakan simbol dimulainya Kampung KB di seluruh desa di Kecamatan Juwana", tutupnya. ($.ucipto)

Bupati Canangkan Desa Gadingrejo Jadi Kampung KB

TH.Indonesia. Pati - Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin) kemarin membuka Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Stunting Kabupaten Pati tahun 2019 di Ruang Joyokusumo Setda Pati.

Data warga miskin dapat ditekan angka kemiskinan.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala BPS, Kepala Bappeda, Dinsos, DLH, Ketua Baznas, dan para perwakilan OPD terkait, Selasa tgl (27/08/19).

Wakil Bupati Saiful Arifin mengungkapkan bahwa secara keseluruhan keberhasilan pemerintah juga tergantung dari sejauhmana angka-angka kemiskinan dapat ditekan.

Safin juga berpesan agar data warga miskin bisa divalidkan. "Supaya kita bisa lebih tau desa mana saja yang perlu diperhatikan, agar tepat sasarannya", imbuhnya.

Wabup pun menyadari untuk bisa menekan angka kemiskinan masing-masing pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
"Mari kita sama-sama. 

Apa yang sudah kita lakukan di sini agar bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD dan bisa mengurangi angka kemiskinan", lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pujo Winarno mengatakan data kemiskinan makro dari data BPS, kemiskinan Kabupaten Pati tahun 2018 total 9,90% (123.940 jiwa) dan Kemiskinan Mikro Basis Data Terpadu (BDT) 2015 total 40% (177.865 jiwa) dan BDT 2018 total 40% (177.826 jiwa).

Gambaran penduduk miskin Kabupaten Pati tahun 2018, penduduk yang bekerja sebanyak 43,33% dan tidak bekerja 51,42%.

Lapangan pekerjaan utama Kepala Rumah Tangga Miskin (KRTM) di sektor pertanian sebesar 43,5. Sedangkan 68,4% rumah tangga pertanian merupakan petani gurem (memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar-red).

"Hubungan kemiskinan dengan stunting sangat dekat ketika rumah tangga RTM perempuan dia tidak bisa menyiapkan makanan yang bergizi. Kondisi ini mempercepat stunting", jelas Pujo.

Kemiskinan perempuan, lanjut Kepala Bappeda, bisa dilihat jika sehari dia tidak bisa memenuhi makanan tiga kali sehari.

Sementara itu Pujo menjelaskan bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tak sesuai dengan kebutuhan gizi.

"Stunting  terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak setelah anak berusia dua tahun", pungkasnya. ($.ucipto)

Safin Minta Data Warga Miskin Divalidkan

TH.Indonesia. Pati - Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, dan Sekretaris Daerah Suharyono kemarin menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati.

Rapat paripurna perubahan anggaran APBD 2019.

Agenda utama dalam rapat paripurna tersebut ialah penyampaian pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.

Fraksi-fraksi melalui juru bicara masing - masing, menyampaikan pendapat akhirnya, (25/08/19).

Secara umum seluruh fraksi menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya, Badan Anggaran DPRD Pati yang diwakili Teguh Bandang Waluyo menyampaikan pendapatnya.

"Dari hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pati 2019 di Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, masih ada pergeseran antar kelompok belanja, antar unit organisasi, dan antar jenis belanja," ucap Teguh.

Sebelum penandatanganan persetujuan bersama, Bupati Pati Haryanto juga berkesempatan membacakan pendapat akhirnya.

Haryanto menguraikan, setelah hasil pembahasan bersama tentang Raperda Perubahan APBD, ketiga pos utama APBD, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan  pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan nominal.

"Adapun rinciannya ialah target anggaran pendapatan daerah tetap Rp 2,83 triliun. Selanjutnya, belanja daerah tetap Rp 3,06 triliun. Namun, terdapat beberapa pergeseran anggaran", ujar Bupati.

Kemudian, lanjut Haryanto, penerimaan pembiayaan daerah tetap Rp 252,39 miliar. 

Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan daerah, tidak ada perubahan, tetap Rp 20,35 miliar.

"Selanjutnya, Raperda Perubahan APBD setelah kita sepakati bersama dan Raperbup tentang penjabaran Perubahan APBD akan kita sampaikan pada Gubernur Jawa Tengah paling lama tiga hari kerja. 

Dan waktu evaluasi oleh gubernur paling lama 14 hari kerja. Evaluasi gubernur bertujuan agar tercapai keselarasan kebijakan daerah, provinsi, dan nasional," jelas  Bupati.

Setelah Haryanto menyampaikan pendapat akhirnya, kemudian dilakukan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019. ($.ucipto)

Bupati Haryanto Tandatangani Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD 2019

TH.Indonesia. Pati - Kontingen Kabupaten Pati akan mengikuti Jambore Daerah ke -15 tahun 2019 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Blora, 26 - 31 Agustus 2019.

40 peserta siap laksanakan jambore di Jambore Daerah.

Sebanyak 40 peserta pun melaksanakan upacara pelepasan dan pemberangkatan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat tgl (23/08/19).

Pimpinan Kontingen Kwarcab Pati, Sukiman, mengatakan bahwa dari jumlah 40 peserta tersebut, terbagi menjadi 16 putra, 16 putri, 2 pimpinan kontingen, 4 pendamping dan 2 pendukung.

"Tak hanya itu, juga akan dilepas sebanyak 24 peserta yang akan mengikuti perkemahan Bakti Husada ke - 6 tingkat Jawa Tengah yang akan berlokasi di Kabupaten Banyumas", ujarnya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Jambore Daerah diantaranya ialah persiapan zona integritas, zona kekinian, zona adventure, zona peduli, zona budaya, zona pengetahuan wawasan ketrampilan, dan zona scooting skill serta pramuka dewasa.

"Untuk target juara, Kwartir Cabang Kabupaten Pati menargetkan juara 1 di zona budaya.

Harapannya agar lebih meningkatkan kegiatan pramuka yang ada di Kabupaten Pati, terutama dalam pramuka penggalang", jelasnya.

Mewakili Bupati Pati untuk melepas pemberangkatan para kontingen, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menyampaikan apresiasinya terhadap para kontingen yang akan mewakili Kabupaten Pati.

Beliau menegaskan, dalam Jambore Daerah ke - 15 di Blora, bukan persoalan menang ataupun kalah, melainkan tentang membawa nama baik Kabupaten Pati.

"Yang penting, bagaimana adik- adik semua membawa nama baik mewakili 1,3 juta masyarakat Kabupaten Pati. Mari kita tunjukkan segala kebaikan yang ada dalam pramuka kita", ujarnya.

Di sela arahannya, ia pun menceritakan pengalamannya dahulu ketika mengikuti pramuka.

Menurutnya, meskipun dirinya jarang mengikuti pramuka kala itu, ia menilai bahwa dalam pramuka timbul nilai - nilai kedisiplinan, tanggung jawab, motivasi serta semangat juang.

"Dengan adanya adik- adik semua ini, saya yakin kalian ini lah yang nanti akan menggantikan generasi yang ada saat ini.

Mungkin bisa menggantikan saya, atau Ka Kwarcab, atau kepala dinas di Pati", tegasnya.

Hal ini, lanjut Safin, bisa terwujud apabila mengimplementasikan nilai - nilai disiplin, kekuatan moral, sportivitas yang tentunya ada dalam pramuka.

"Kabupaten Pati, salah satu dari 35 Kabupaten di Jawa Tengah, butuh hal - hal yang positif. Yaitu, promosi yang memberikan kemanfaatan, promosi yang dapat mengangkat Kabupaten Pati", imbuhnya.

Kepada kontingen Pati, ia mengajak untuk dapat membawa nama baik Pati, menunjukkan bahwa Kabupaten Pati tidak kalah dengan daerah - daerah lain. 

Selain itu, pada zaman Belanda, Kabupaten Pati merupakan ibukota karesidenan dari 5 daerah.

"Itu menunjukkan bahwa zaman Belanda dahulu telah menunjuk Pati sebagai ibukota dari karesidenan, dengan demikian, kita harusnya lebih baik dari daerah lain", pungkasnya. ($.ucipto)

Lepas Kontingen Jambore Daerah, Safin Titipkan Nama Baik Kabupaten Pati

TH.Indonesia. Bogor - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak secara tegas pelaku tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Tindak tegas para pelaku diskriminasi ras dan etnis.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait situasi di Tanah Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jum'at tgl (23/08/19).

“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. 

Ini tolong digarisbawahi,” ujar Presiden Jokowi yang tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, saat memberikan keterangan pers.

Presiden Joko Widodo mengatakan, hingga kini dirinya terus memantau perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat, menurutnya, situasi di Tanah Papua kini sudah normal kembali.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali.

Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden.

Berdasarkan laporan dari Kapolri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang sedang berada di Papua, Presiden mengatakan tingkat pengamanan di Papua pun kini sudah diturunkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat ke Istana, minggu depan.

“Baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke Istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua,” lanjutnya.

Kepentingan seluruh masyarakat Indonesia adalah hal yang utama demi persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara. (Mas'bub)

Presiden Joko Widodo Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme

TH.Indonesia. Pati - Kesuksesan penyelenggaraan kirab boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-696 diharapkan bisa menjadi referensi bagi penyelenggaraan event serupa lima tahun mendatang, Kamis tgl (22/08/19).

Sukses hari ini adalah buah kerja keras kita bersama untuk tahun tahun mendatang.

"Semoga ini bisa diteruskan dan menjadi referensi pimpinan di periode selanjutnya", harap Bupati Pati Haryanto di Pendopo Kabupaten, dalam acara Pembubaran Panitia Hari Jadi Kabupaten dan HUT RI Tahun 2019 sekaligus Pelepasan Paskibraka Kabupaten Pati.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin), Sekda Pati Suharyono, Forkompinda, para OPD, dan para Paskibra.

Haryanto pun bersyukur semua rangkaian Hari Jadi khususnya yang terkait prosesi boyongan berjalan lancar tanpa ada insiden yang mengganggu jalannya kegiatan.

"Semangat warga untuk menyaksikan pun patut di apresiasi, mereka rela berpanas-panasan untuk menyaksikan peristiwa ini", lanjutnya.

Ia berharap antusiasme ini tak hanya berhenti pada tataran seremoni, namun ia berharap semangat juang para leluhur dalam membangun Kabupaten Pati tetap dilestarikan.

Haryanto berharap prosesi boyongan ini dapat dikemas menjadi semakin menarik lagi sehingga dapat menjadi alternatif wisata budaya.

"Dan yang lebih penting semoga kirab tersebut mampu memancing rasa ingin tahu generasi muda terhadap kejadian leluhur Kabupaten Pati di masa lampau sehingga mereka menjadi semakin bersemangat untuk berpartisipasi dalam membangun tanah kelahirannya", terang Haryanto.

Kemeriahan hari JADI, imbuh Bupati, semakin lengkap dengan keberhasilan panitia menggelar puncak peringatan HUT RI pada 17 Agustus yang lalu.

"Kami bangga saat adik-adik paskibra dan para petugas upacara lainnya sukses menjalankan tugas di upacara detik-detik proklamasi maupun saat penurunan bendera", ungkapnya.

Ia berharap kesuksesan ini dapat menjadi batu loncatan para petugas upacara untuk menjemput kesuksesan lainnya di bangku sekolah maupun saat berkarir di dunia kerja.

"Tirulah Dewi Okta Pusparini Taruna Akmil terbaik 2019 yang asli Pati dan juga pernah bertugas sebagai paskibraka di tingkat kabupaten harumkan nama Kabupaten Pati di tingkat nasional", imbuhnya.

Menurut Haryanto, tak ada perjuangan yang paling indah dalam mengisi kemerdekaan selain dengan melahirkan prestasi dan karya-karya yang bermanfaat bagi sesama dan untuk kemajuan bangsa.

Secara khusus, Haryanto pun mengapresiasi penampilan SMP Negeri 5 Pati yang tampil memukau di acara Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera 17 Agustus yang lalu.

Tak lupa Bupati Haryanto atas nama pribadi maupun Pemkab Pati menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia atas segala dedikasinya untuk mensukseskan seluruh rangkaian peringatan hari jadi ke-696 dan HUT RI ke-74. ($.ucipto)

Kesuksesan Kirab 2019 Menjadi Referensi di Tahun 2024

TH.Indonesia. Bali - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana dijadwalkan untuk menghadiri acara peresmian Pembukaan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019. 

Presiden Jokowi saat telah tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai.

Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana ke Provinsi Bali.

Kepala Negara dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari ini, Selasa, 20 Agustus 2019 sekitar pukul 12.45 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan disambut oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose.

Dari bandara, Presiden akan terlebih dahulu menuju Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Kawasan Wisata Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi akan menjadi pembicara kunci pada acara Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID).

Pada malam harinya, Presiden Jokowi akan menuju The Westin Resort Nusa Dua untuk menghadiri peresmian Pembukaan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019.

Selesai acara, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Bali untuk beristirahat dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara dalam penerbangan menuju Provinsi Bali antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. (Mas'bub)

Presiden Joko Widodo Akan Hadiri Muktamar PKB di Bali

TH.Indonesia. Pati - Bupati Pati Haryanto hari ini menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda rapat penyampaian tanggapan fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Pati.

Partai gerindra apresiasi PAD yang meningkat.

Hadir pula dalam kegiatan itu Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin), Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selasa tgl (20/08/19).

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Tujuh dari delapan fraksi yang ada di DPRD Pati menyampaikan pendapatnya sebagai tanggapan atas penyampaian  Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 oleh Bupati Haryanto pada rapat paripurna sehari sebelumnya.

Ali Badrudin menguraikan sejumlah pandangan fraksi, diantaranya dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati, yang menyampaikan tanggapannya mengenai target Pajak Hiburan yang meningkat, semula Rp 645 juta menjadi Rp 700 juta.

FPG memberi tanggapan mengenai target pajak restoran yang meningkat drastis, semula Rp 2,6 miliar menjadi Rp 4,5 miliar.

"Pajak restoran sangat besar potensinya dan kemungkinan bisa lebih dioptimalkan", ujarnya.

FPG juga meminta untuk dilakukan penghitungan ulang target yang ditetapkan. "Apakah masih bisa dioptimalkan lagi? Mengingat banyak potensi restoran baru di wilayah Pati," ungkap Endah.

Masih rendahnya bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Wiyata Bhakti (GWB) yang tersebar di wilayah Pati adalah poin lain yg menjadi perhatian FPG.

Pihaknya meminta penjelasan kepada Bupati Pati terkait hal ini.

Sementara itu, Fraksi PDIP yang diwakili Noto Subianto menyampaikan salah satu tanggapanya yaitu mendorong untuk memetakan daerah-daerah yang perlu diberikan program pembuatan sumber air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian. 

Hal ini terkait musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan di sebagian wilayah Kabupaten Pati.

Kemudian Fraksi Partai Demokrat (FPD) diwakili Sunandar menyampaikan pendapat umum yaitu apresiasi terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 32,8 miliar. 

"Dengan penambahan ini kami berharap pembangunan sektor penting merupakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pati, baik sektor pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan," ucap Sunandar.

Sementara  itu Fraksi Partai Hanura (FPH) yang diwakili Warsiti menerima Raperda perubahan APBD 2019 dan mengajak semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas ke tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Partai Nasdem (FPN) yang diwakili Muhammad Said secara umum mengapresiasi peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan, yakni dari Rp 2,75 triliun pada APBD murni menjadi Rp 2,83 triliun pada Perubahan APBD, namun, pihaknya tetap mendorong Pemkab Pati untuk meningkatkan kinerja.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pati terus meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui eksplorasi potensi wilayah yang ada untuk dijadikan tempat wisata serta usaha lain yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat," ucap Said.

Fraksi PKS yang diwakili Muhammad Karmijan, lebih menyoroti persoalan terkait seringnya terjadi kekurangan stok blangko E-KTP.

"Mohon untuk segera diupayakan penyelesaiannya karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Fraksi terakhir yang menyampaikan pendapat umum adalah Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Noor Laila, yang menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan PAD.

Rapat paripurna ditutup setelah Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat umum, karena Fraksi PKB tidak menyampaikan pendapat umum pada rapat tersebut. ($.ucipto)

Hadiri Paripurna DPRD, Bupati Haryanto Dengarkan Tanggapan Fraksi Soal Perubahan APBD 2019

Presiden Joko Widodo : Pemerintah Akan Terus Jaga Kehormatan dan Kesejahteraan Papua

TH.Indonesia. Pati - Detik - detik proklamasi kemerdekaan RI yang dilaksanakan, Sabtu, tidak hanya melalui upacara pengibaran bendera saja, namun juga pemberian penghargaan. (19/08/19).

Apresiasi dan penghargaan diberikan oleh Bupati Pati.

Penghargaan tersebut diberikan kepada segenap unsur mulai dari pelajar, guru, ASN hingga masyarakat yang telah menorehkan prestasi untuk nama baik Kabupaten Pati di lingkup provinsi, nasional bahkan internasional.

Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa pihaknya memang selalu memberikan apresiasi kepada mereka yang telah mendapatkan prestasi. Tidak hanya dari Pemkab dan Pemprov saja, namun juga Pemerintah Pusat.

"Bagi mereka yang berhasil meraih prestasi, pasti akan mendapat piagam serta tabungan. Dan ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi mereka", ujar Haryanto saat ditemui usai upacara 17 Agustus yang bertempat di Lapangan Kompi C Alugoro.

Menurut Haryanto, dengan didapatnya penghargaan ini, yaitu khususnya para pelajar, orang tuanya sudah tidak perlu bersusah payah memikirkan uang sekolah. Sebab, dengan didapatnya penghargaan tersebut, hadiah uang pun juga cukup besar.

"Tentu dari hadiah - hadiah yang didapat hasil dari prestasi yang mereka raih. Itu kan nilainya juga cukup besar", ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga memberikan respon sangat positif atas rancangan program Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang akan menggratiskan sekolah. Menurutnya, itu merupakan program yang bagus sekali.

"Setiap daerah kan memiliki alokasi anggaran yang berbeda - beda. Kalau kita itu kan gratisnya sesuai dengan klasifikasi sendiri - sendiri dalam jenjang SD maupun SMP, sedangkan Gubernur kan kewenangannya di lingkup SMA / SMK", jelas Haryanto.

Pihaknya menyebut, dalam realisasinya ada terapan - terapan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran. Dengan terbatasnya penerapan tersebut, apabila dihitung, Kabupaten Pati memang belum dapat menggratiskan secara keseluruhan.

"Subsidi silang. Sekolah itu lebih dari 20%, bagi yang benar - benar tidak mampu akan digratiskan. Kalau SD memang sudah tidak ada biaya, namun kalau SMP masih ada subsidi silang seperti itu," tutupnya. ($.ucipto)

Bupati Haryanto Apresiasi Masyarakat Berprestasi Juga Dukung Program Sekolah Gratis

TH.Indonesian. Pati - Dalam rangka menyambut Hari Jadi Pati dan HUT RI, Karang Taruna Kabupaten Pati turut memeriahkan dengan menyelenggarakan Pesta Rakyat di halaman utara Stadion Joyo Kusumo Pati, Sabtu tgl (17/08/19).

Pesta rakyat menjadi bukti kemeriahan HUT RI.

Pesta rakyat atau pasar malam ini dijadwalkan akan berlangsung selama satu bulan penuh dan dapat dikunjungi mulai dari jam 16.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

Ketua Umum Karang Taruna Pati Saiful Arifin (Safin) pun memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Ia berpendapat bahwa kegiatan seperti ini merupakan wujud dari kreatifitas para pemuda di Kabupaten Pati.

"Pemuda harus bisa berkarya, pemuda harus bisa menunjukkan kreatifitasnya. Terlebih apabila kreatifitas acara seperti ini justru dapat menggerakkan roda perekonomian di masyarakat", ujar Safin.

Wakil Bupati Pati menegaskan pula bahwa kegiatan seperti ini jangan sampai berhenti sampai di sini saja, namun diharapkan dapat terus berkelanjutan sehingga dapat menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, pemuda harus semangat, jangan hanya menginginkan untuk menjadi pegawai saja, namun harus punya keinginan untuk berwirausaha, ya dimulainya dari hal - hal seperti ini", imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Karang Taruna Pati, Aris Heru Prasetyo saat ditemui mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pengurus Karang Taruna Kabupaten Pati.

"Diselenggarakan secara mandiri dan bekerjasama dengan mitra Berkah Ria Communications", jelasnya.

Pihaknya sengaja bermitra dengan para pemilik wahana, tujuannya tak lain adalah untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Pati.

"Tak lain dan tak bukan, dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menghibur masyarakat Pati. 

Sambil memberi hiburan, kita juga akan melihat terlebih dahulu animo masyarakat atas digelarnya acara ini", ujar Aris.

Ketika sudah animo masyarakat sudah nampak, pihaknya akan merutinkan kegiatan yang serupa di tahun - tahun selanjutnya.

"Kalau animo masyarakat begitu besar, hingga membludak dalam acara ini, kita akan koordinasikan maupun komunikasikan kepada pemilik wahana agar tahun depan acara semacam ini dapat terselenggara", imbuhnya. ($.ucipto)

Meriahkan HUT RI ke 74, Karangtaruna Gelar Pesta Rakyat

TH.Indonesia. Jakarta - Memperingati Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 29 orang penerima di tahun ini. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada jumat tgl (16/08/19).

29 tokoh Nasional mendapatkan bintang tanda kehormatan oleh Presiden Jokowi.


Anugerah tanda kehormatan pada tahun ini terdiri atas Bintang Mahaputera Utama yang diberikan kepada 4 penerima, Bintang Mahaputera Nararya untuk 4 penerima, Bintang Jasa Utama untuk 15 penerima, Bintang Jasa Pratama untuk 2 penerima, Bintang Jasa Nararya untuk 1 orang penerima, dan Bintang Budaya Parama Dharma untuk 3 penerima.

Tanda kehormatan Bintang Mahaputera yang dianugerahkan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 diberikan kepada 8 orang penerima dengan 4 di antaranya dianugerahi Bintang Mahaputera Utama sedangkan 4 lainnya dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya.

Bintang Mahaputera Utama dianugerahkan kepada 4 orang penerima berikut ini :

1. Dr. H. Harifin Andi Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI 2009-2012)
2. Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA. (Ketua BPK RI 2017 s.d. saat ini)
3. Drs. Hadi Poernomo, M.B.A., Ak. (Ketua BPK RI 2009-2014)
4. Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. (Ketua BPK RI 2014-2017).

Sementara tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya dianugerahkan kepada 4 orang penerima sebagai berikut :

1. Sdr. Arifin Panigoro (Pendiri dan Penasihat PT Medco Internasional, Tbk.)
2. Sdr. Sofjan Wanandi (Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI)
3. Alm. Tengku Nasaruddin Said Effendy (Akademisi dan budayawan)
4. Alm. Dr. Hj. Siti Maryam M. Salahuddin, S.H. (Ilmuwan kebudayaan Daerah BimaDr. Hj. Siti Maryam M. Salahuddin).

Selanjutnya, tanda kehormatan Bintang Jasa dianugerahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada 18 orang penerima di mana tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dianugerahkan kepada 15 orang di antaranya.

Sedangkan 2 lainnya dianugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama, dan 1 orang penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya.

Para penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama tersebut ialah terdiri atas 15 penerima sebagai berikut :

1. H. Abdul Kadir Mappong, S.H. (Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial 2009-2013)
2. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial 2009-2012)
3. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., FCBArb. (Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial 2013-2016)
4. Sdr. Suwardi, S.H., M.H. (Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial 2014-2017)
5. Alm. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial 2004-2007)
6. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi MK RI 2013-2018)
7. Dr. Achsanul Qosasi, S.E., M.M., M.Si. (Anggota III BPK RI 2014-2019)
8. Ir. Isma Yatun, M.T. (Anggota V BPK RI 2017 s.d. saat ini)
9. Dr. Darmono, S.H., M.M. (Wakil Jaksa Agung RI 2009-2013)
10. Dr. Djaman Andhi Nirwanto, S.H., M.H. (Wakil Jaksa Agung RI 2013-2016)
11. Sdr. Soedarmo (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri)
12. Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI)
13. Sdr. Prajogo Pangestu (Presiden Komisaris PT Barito Pacific, Tbk.)
14. Ir. Theodore Permadi Rachmat (Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Energy, Tbk.)
15. Alm. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA., CA. (Anggota VII BPK RI 2014-2019).

Sementara 2 penerima Bintang Jasa Pratama adalah sebagai berikut :

1. Dr. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A., CA., CFrA, QIA. (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015 s.d. saat ini)
2. Dr. H. Syarif Fasha, M.E. (Wali Kota Jambi 2013-2018 dan 2018-2023).

Sedangkan tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya dianugerahkan kepada Dr. Nur Rochmad, S.H., M.H. (Jaksa Agung Muda Pidana Umum 2015-2019).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma kepada 3 orang penerima dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019. Ketiga penerima tersebut ialah sebagai berikut :

1. Alm. Moehammad Sjafei (Guru dan pendiri INS Kayutanam Sumatera Barat)
2. Alm. Karaeng Pattingaloang (Perdana Menteri Gowa dan Raja Tallo)
3. Alm. Prof. Dra. Hj. Siti Baroroh Baried (Dosen Filologi).

Mengutip siaran pers Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Laksma TNI Imam Suprayitno yang dipublikasikan pada 15 Agustus 2019, dalam memberikan pertimbangan dan usulan penganugerahan tanda kehormatan tersebut Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur kriteria pemberian tanda kehormatan.

Kriteria tersebut di antaranya adalah berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara serta berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan, dan membina kebudayaan bangsa dan negara. ($.amin)

Presiden Joko Widodo Anugerahkan Tanda Kehormatan Bagi 29 Tokoh

TH.Indonesia. Jakarta - Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengukuhkan 68 pelajar SMA menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, Jum'at tgl (16/08/19.

Presiden Jokowi kukuhkan anggota Paskibraka di Istana Negara.

Anggota Paskibraka yang dikukuhkan tersebut merupakan perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia.

Presiden dalam upacara pengukuhan ini bertindak sebagai pembina upacara di mana I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara, anggota Paskibraka 2019 dari Provinsi Bali, memimpin jalannya upacara.

Ia mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia.
Setelahnya, Presiden Joko Widodo membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka.

Dirinya mendoakan agar mereka dapat mengemban tugasnya dengan baik saat pelaksanaan nanti.

“Dengan memohon rida Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2019.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ujar Presiden.
Sebagai tanda pengukuhan secara simbolis, Presiden kemudian menyematkan lencana dan memasang kendit kepada pemimpin upacara.

Adapun nama-nama anggota Paskibraka yang dikukuhkan langsung oleh Presiden Joko Widodo ialah :

1. M. Faris Abqari (Aceh)
2. Indrian Puspita Rahmadhani (Aceh)
3. Arya Juna Fathan (Sumatera Utara)
4. Sylvia Kartika Putri (Sumatera Utara)
5. Roni Kurniawan (Sumatera Barat)
6. Ratih Biguna Lenadtri (Sumatera Barat)
7. Muhamat Asraf (Riau)
8. Tri Setya Negara Putri (Riau)
9. Muhammad Pazi (Kepulauan Riau)
10. Wiwik Yulianti (Kepulauan Riau)
11. Gusnadi (Jambi)
12. Suci Ayuni (Jambi)
13. Dimas Triyono Putra (Sumatera Selatan)
14. Dini Damayanti (Sumatera Selatan)
15. Catarino Jorge Fernandes (Bangka Belitung)
16. Annisa Hurul Aini (Bangka Belitung)
17. Sudrajat Prawijaya (Bengkulu)
18. Aisyah Rahmawati (Bengkulu)
19. Bagas Satria Wijaya (Lampung)
20. Marluna Fitri Dwiana (Lampung)
21. Rayhan Alfaro Ferdinand Siregar (DKI Jakarta)
22. Rachel Emmanuel Miranda Putong (DKI Jakarta)
23. Rangga Wirabrata Mahardika (Jawa Barat)
24. Fara El Diba (Jawa Barat)
25. Rafi Ahmad Falah (Banten)
26. Adilah Hana Khotimah (Banten)
27. Muhammad Fany Nur Wibowo (Jawa Tengah)
28. Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi (Jawa Tengah)
29. Muhammad Ma’ruf (DI Yogyakarta)
30. Galuh Kumala Hapsari (DI Yogyakarta)
31. Mochammad Devano Faris Estiawan (Jawa Timur)
32. Dhea Lukita Andriana (Jawa Timur)
33. I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata (Bali)
34. I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara (Bali)
35. Muhammad Adzan (Nusa Tenggara Barat)
36. Shelly Melsyan Silva (Nusa Tenggara Barat)
37. Noval Ramadhan Mandaka (Nusa Tenggara Timur)
38. Cecilia Cortereal Martins (Nusa Tenggara Timur)
39. Fahmi Nur Deskaruniawan (Kalimantan Utara)
40. Cut Putri Widya Utami (Kalimantan Utara)
41. Wirendi Angga Rahmawan (Kalimantan Barat)
42. Thalia Putri Andriani (Kalimantan Barat)
43. Zaini Fahmi (Kalimantan Tengah)
44. Ivana Maria Suilyn Tangkere (Kalimantan Tengah)
45. Muhammad Asri Maulana (Kalimantan Selatan)
46. Gusti Putri Dayana Sifa Dalpa (Kalimantan Selatan)
47. Yudho Krisnahadi (Kalimantan Timur)
48. Arina Qanita (Kalimantan Timur)
49. Alim Arsad (Sulawesi Utara)
50. Eugenia Agatha Rondonuwu (Sulawesi Utara)
51. Wisko Pralistra (Sulawesi Barat)
52. Iin Wandani S (Sulawesi Barat)
53. Rafli Mohammad M. Tahir (Sulawesi Tengah)
54. Afifa Anggraini Canon (Sulawesi Tengah)
55. Muhammad Arief Wijaya (Sulawesi Tenggara)
56. Lestari Puspita Sari (Sulawesi Tenggara)
57. Kasatria Jaya Saputra (Sulawesi Selatan)
58. Ulfiatussaah (Sulawesi Selatan)
59. Mohammad Rizki Alfuandi Hunta (Gorontalo)
60. Noviati Wulandari Saleh (Gorontalo)
61. Murex Jackson Sahetapy (Maluku)
62. Nanda Afifa Rahmad (Maluku)
63. Syuhal Juliyantho Tilaar (Maluku Utara)
64. Welna Lahengko (Maluku Utara)
65. Menno Asyopan Waray Karubaba (Papua Barat)
66. Uriani Vanesta Kubiari (Papua Barat)
67.  Carolus Keagop Kateyau (Papua)
68. Denollati Nonce Kawa Pararem (Papua).

Anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan selanjutnya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019 mendatang di halaman Istana Merdeka. 

Sementara pada sore harinya, mereka juga akan kembali bertugas dalam upacara penurunan bendera.

Upacara pengukuhan tersebut diakhiri dengan ucapan selamat dan jabat tangan dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir dalam acara itu. (Mas'bub)

Presiden Joko Widodo Kukuhkan Anggota Paskibraka 2019 di Istana Negara

TH.Indonesia. Pati - Silaturrahmi jamaah haji kloter 59 tahun 2019  dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati. Bupati Pati Haryanto pun hadir dalam acara sekaligus memberikan sambutan, kamis tgl (15/08/19).

Rawat kemabruran haji dengan ahklakulkarimah.

Bupati Haryanto menyinggung soal pertemuan kloter yang baru kali ini diadakan di Pendopo, karena biasanya pertemuan kloter jamaah haji bergilir sesuai kesepakatan anggota.

Bupati menjelaskan bahwa tujuan dari pertemuan ini ialah untuk merawat kemabruran haji. 

"Jika sesudah pulang dari ibadah haji kita tidak saling berkumpul, kita tidak akan bisa tau seberapa jauh tingkat ibadah kita baik ibadah agama kita,  ataupun ibadah sosial kita," tegas bupati.

Selain itu bupati juga menjelaskan bahwa tim pemberangkatan seperti TPHI hanya bisa mendampingi pemberangkatan saja,  dan mendampingi pada saat manasik haji.

Karena lanjut Haryanto, pemberangkatan haji sekarang harus menunggu 24 tahun.

Bupati berpesan kepada peserta agar selalu menjaga kemabruran haji dengan melestarikan perkumpulan seperti ini,  karena mabrur bukan hanya dilihat dari kondisi sosial yang berupa uang.

"Sosial tidak hanya berupa uang, tetapi sosial juga termasuk perkumpulan seperti ini, dan jangan sampai kemabruran haji  dikotori dengan hal yang tidak baik," ujar Bupati.

Perkumpulan jamaah haji seperti ini menurut Bupati amat baik untuk menjalin tali silaturrahmi.

Bupati yang dipercaya menjadi Ketua TPHD Kabupaten Pati, mengaku selalu berusaha menjaga dan menjalin kemabruran dari para jamaah haji.

Selain dihadiri oleh 122 peserta kloter haji, acara ini juga dihadiri Ketua Tim Kesehatan Dokter Mela, Ketua TPHD Agus Salim, dan para tokoh agama. ($.ucipto)

Silahturahmi Kloter Diharapkan Bisa Rawat Kemabruran Haji

TH.Indonesia. Pati - Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-69 tahun 2019 dilaksanakan pada di Halaman Setda Kabupaten Pati, Kamis tgl (15/08/19).

Sekolah gratis bagi siswa tidak mampu menjadi prioritas utama.

Wakil Bupati Saiful Arifin berkesempatan memimpin upacara peringatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang jatuh pada 15 Agustus 2019. 

Upacara ini diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh OPD dan jajaran Forkopimda Pati.

Wakil Bupati Saiful Arifin sebelum membacakan sambutan dari Gubernur Jawa Tengah, terlebih dahulu membacakan surat pendek dari Fajar Jaka Surya.

Ia merupakan salah satu siswa baru di SMKN Jawa Tengah yang menuliskan surat menggunakan bahasa Jawa. Dalam surat itu, ia mengucapkan terimakasih langsung pada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Karena saya diterima sekolah di sini dan semuanya gratis. Seragam, tas, alat tulis, tempat tinggal dan makan semua gratis", begitu isi surat Fajar.

Setelah membacakan surat pendek tersebut Safin melanjutkan menyampaikan sambutan dari Gubernur Jawa Tengah yang berbeda dari sambutan biasanya, yakni curhatan Ganjar Pranowo mengenai kepemimpinannya di Jawa Tengah ini.

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo akan mewujudkan keinginan Fajar untuk mendirikan sekolah yang sama seperti SMKN Jateng.

Meskipun tidak langsung di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, akan dicoba lima kabupaten terlebih dahulu hingga meningkat ke kabupaten lainnya.

"Upaya untuk mewujudkan pendidikan yang layak untuk putra-putri keluarga kurang mampu harus kita mulai dari sekarang," ujar Safin mengutip isi sambutan Gubernur.

Mulai tahun 2020 gubernur akan mencoba mulai menggratiskan pendidikan di Jawa Tengah bagi siswa miskin yang duduk di SMA/SMK/SLB.

Selain itu gubernur juga sudah menyediakan dana satu triliun rupiah lebih untuk program ini. 

Untuk memastikan agar semua siswa siswi miskin di sekolah tidak ditarik biaya pendidikan.

Safin menyampaikan bahwa perjuangan gubernur selama ini tidak mudah.

"Di hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke - 69 ini pun masih ada satu PR yang ingin dilakukan oleh gubernur yakni menjaga kebhinekaan," pungkas Safin. ($.ucipto)

Safin Dukung Langkah Gubernur Gratiskan Sekolah

TH.Indonesia. Jakarta - Effendi Sianipar Berharap Pelaku Pembakar Hutan Dihukum Berat ANGGOTA DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Riau I Effendi Sinaipar mengapresiasi langkah Panglima TNI Hadi Tjayanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang telah terjun langsung ke lokasi kebakaran hutan di provinsi Riau.

Effendi Sianipar ; hukum berat para pelaku pembakar hutan.

Menurut Effendi, langkah antar instasi pemerintah untuk mengatasi kasus kebakaran hutan tersebut sudah sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sigap terhadap kejadian yang terjadi ditengah masayarakat.

"Kami apresiasi semua pihak yang telah berjibaku menangani kasus kebakaran hutan ini. Hal itu, kata dia, akan berdampak positif bagi masayarakat yang ada di Riau," kata Effendi di Komplek MPR/DPR Senayan Rabu (14/08/19).

Menurut anggota komisi IV DPR RI ini, presiden Jokowi merupakan pemimpin yang peduli dengan rakyat kecil. 

Terbukti, sejak kasus kebakaran hutan terjadi belakangan ini, Presiden langsung memberikan instruksi pada jajarannya untuk menangani kasus tersebut.

"Bahkan, Jokowi akan mengancam akan mencopot jajarannya yang tidak konsentrasi menangani kebakaran hutan. Itu bukti, Jokowi benar-benar peduli pada wong ciliik," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan berharap, kasus pembakaran hutan tidak terjadi lagi. Karena, asap dari kebakaran itu tidak menutup kemungkinan bisa negara tetangga.

"Aparat penegak hukum juga harus menghukum para pembakar hutan ini secara maksimal. Hukuman yang beratkan memberikan efek jera krpada pelaku pembakaran hutan," pungkasnya.

Diketahui, Selasa (13/8/2019), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Hadi Tjahjanto menjelaskan hasil peninjauan dari udara terlihat bahwa titik-titik api itu tersebar, tapi tidak semuanya terbakar, hanya sebagian kecil, dan asapnya saja juga tidak begitu besar. 

“Namun harus kita waspadai agar tidak melebar kebagian lain,” ucapnya.
Lebih Hadi Tjahjanto menilai bahwa penggunaan heli untuk  pemadaman Karhutla dengan cara Water Boombing cukup efektif.  

Datu heli bisa mengangkut hampir 10 ton air satu kali naik dalam bentuk bola-bola air.  Setiap bolatersebut berkapasitas 108 liter yang dapat membasahi area kurang lebih 33 m2.

“Sehingga ini terus kita siapkan, dan latih pilotnya supaya bisa masuk ke titik api sesuai dengan keinginan. 

Namun, apabila kemarau panjang berlangsung sampai akhir bulan September dan heli tidak mencukupi, maka kita akan segera luncurkan pesawat Hercules,” katanya. (ROI)

Effendi Sianipar : Cepat Atasi Kebakaran Hutan, Bukti Jokowi Peduli Wong Cilik

TH.Indonesia. Jakarta - Indonesia harus mampu bersaing dan memanfaatkan peluang besar pada Expo 2020 yang akan digelar di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada 20 Oktober tahun depan.

Expo 2020 sebagai ajang pertukaran budaya & produk unggulan.

Pameran terbesar di dunia yang paling ditunggu setelah ajang Piala Dunia dan Olimpiade tersebut bakal diikuti oleh kurang lebih 192 negara di mana Indonesia juga akan turut serta di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas persiapan Indonesia dalam mengikuti Expo 2020 tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa tgl (13/08/19).

“Kita harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, baik dalam rangka urusan perdagangan, pariwisata, dan investasi internasional khususnya pasar di Timur Tengah,” ujarnya.

Gelaran Expo 2020 tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun citra positif dan kesadaran dunia mengenai Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar pihaknya mempersiapkan betul pembangunan paviliun yang mampu menampilkan keunggulan negara.

“Desain, venue, lokasi, dan paviliun betul-betul harus menampilkan wajah Indonesia sebagai sebuah negara besar. Ini sering saya sampaikan, jangan sampai kita salah pilih lokasi,” ucapnya.

Lebih jauh, partisipasi Indonesia dalam Expo tersebut juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata, maupun investasi ke kancah internasional.

Pameran tersebut diperkirakan akan menarik puluhan juta pengunjung dari seluruh dunia sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian bila mampu mengambil peluang dari agenda tersebut.

Seiring dengan hal itu, Kepala Negara kembali mengingatkan soal pentingnya kolaborasi dan konsolidasi antara kementerian terkait dalam menyukseskan upaya tersebut.

Pemerintah dan swasta, menurut Presiden, juga harus dapat berjalan beriringan.

“Saya minta agar semua pameran expo di luar negeri ini untuk marketing perdagangan, investasi, dan pariwisata betul-betul terintegrasi dan terkonsolidasi di mana antara pemerintah dan swasta bisa beriringan,” tuturnya.

Konsolidasi tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti alokasi anggaran untuk pameran yang hingga saat ini masih tersebar di kementerian-kementerian yang ada saat ini.

Presiden menyebut bahwa dirinya menemukan pos anggaran tersebut di 18 kementerian yang belum termasuk pos anggaran di BUMN badan usaha milik negara.

“Anggarannya tersebar, kalau dikumpulkan (bisa) besar, tapi kelihatan kecil-kecil karena di 18 kementerian,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang tersebar tersebut akan dapat lebih optimal bila dilakukan secara terpusat dan terintegrasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

“Kita ingin membangun sebuah persepsi, jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri sehingga kalau ini setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri jadinya ya kalau pameran hanya 1 atau 2 stan,” tandas Presiden.

Untuk diketahui, World Expo yang secara historis telah digelar sejak 1851 tersebut akan menampilkan penemuan dan inovasi baru yang membawa pembaruan dan perubahan bagi dunia.

Pameran tersebut juga sering dijadikan sebagai ajang promosi hingga pertukaran budaya serta memperkenalkan keunggulan suatu negara. ($.boy)

Presiden Joko Widodo Harapkan Indonesia Siap Bersaing di Expo 2020

TH.Indonesia. Pati - Silaturahmi pengasuh pondok pesantren se - Kabupaten Pati digelar pada Sabtu bertempat di Ponpes Ath Thoihiriyyah. Kegiatan ini bertujuan untuk diskusi program pemerintahan yang berkaitan dengan pesantren, (12/08/19).

Dok/THI.

Bupati Pati Haryanto yang berkesempatan hadir mengatakan syukurnya terkait regulasi penerimaan bantuan ponpes yang telah disederhanakan. Sebelumnya, regulasi ini dirasa menyulitkan bagi pihak ponpes.

"Regulasi ini diantaranya ialah, pemerintah harus dapat memberikan bantuan pada pondok pesantren dan sejenisnya yang telah berbadan hukum minimal 3 tahun. Dulunya malah 5 tahun", ujar Bupati.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung digelarnya acara ini. Sebab, tema dalam acara ini sangat bagus. Selain itu, diskusi ini berguna untuk akuntabilitas bantuan. Hal ini juga sebagai cara untuk menghindari adanya penyimpangan.

"Kami pun menyadari bahwa kami dari Pemkab belum dapat memberikan bantuan maupun dukungan yang lebih bagi pondok pesantren. Namun, selama 7 tahun menjabat sebagai kepala daerah, saya berusaha mengadopsi program - program daerah lain", imbuhnya.

Ia menyebut, program yang telah dilaksanakannya diantaranya adalah, bantuan bagi guru madin maupun TPQ yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Selain itu, bantuan yang diberikan selama ini memang seyogyanya belum bisa dibandingkan dengan pendidikan yang diperoleh anak - anak di ponpes juga manfaatnya kelak.

"Paling penting saat ini yaitu, bagaimanaa menghindari radikalisme. Menurut saya yang dapat menyerap ilmu agama maupun budi pekerti, ya dari pondok pesantren dan madrasah - madrasah. 

Semoga agar regulasi - regulasi tidak sulit, namun tetap ada akuntabilitas terlebih masalah keuangan", harapnya.

Terkait akuntabilitas laporan pertanggung jawaban khususnya dalam hal keuangan, Bupati menegaskan, tidak ada yang namanya pondok pesantren itu terjadi penyimpangan. Menurutnya, jika ada permasalahan, itu hanya sekedar ketidaktahuan maupun ketidakpahaman.

"Kalau kita tidak dapat mengelola sumber daya yang ada, ya akan sangat disayangkan. Jadi pada dasarnya, saya dengan adanya regulasi - regulasi yang disederhanakan saat ini, dapat membantu saya", tegasnya.

Jadi sekarang, lanjut dia, tidak ada yang aturan 3 tahun atau 5 tahun, cukup berbadan hukum serta mengerti tentang akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan.

Menanggapi segala persoalan yang ada di media sosial, Bupati turut prihatin. Terlebih dengan banyaknya netizen yang seringkali memberikan kritikan maupun komentar pedas.

"Saya kalau melihat media sosial itu tidak pernah enak isinya. Masa' ya saya mau melaporkan rakyat saya sendiri", tegasnya.
Dalam acara diskusi dan silaturahmi tersebut, dihadiri oleh Ketua RMI PBNU KH. Abdul Ghofar Rozin dan PD Pontren Kemenag Pati Muhammad Muhadi. ($.ucipto)

Regulasi Disederhanakan, Permudah Ponpes Dapatkan Bantuan

TH.Indonesia. Banda Aceh - Ikatan Wartawan Online (IWO) mengecam keras pelaku yang meneror wartawan dan meminta pihak kepolisian Aceh Timur untuk bertindak tegas terhadap pelaku.

IWO Banda Aceh kecam pelaku teror terhadap wartawan.

Hal tersebut disampaikan ketua Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Aceh Muhammad Abubakar terkait pengancaman terhadap wartawan MODUS ACEH.CO, (10/08/19).

Dalam rilis yang disampaikan kepada sejumlah media M. Abubakar menyebutkan pengancaman terhadap wartawan merupakan bentuk pembungkaman terhadap pers, dan hal itu sangat bertentangan dengan pasal 28 F revisi ke IV UUD 1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pokok pers dan KUHP.

Kita minta pelakunya segera diproses hukum, karena perbuatan pelaku sudah mengancam kebebasan PERS.

Sebelumnya wartawan MODUS ACEH.CO Mahyudin (34 tahun) mendapat ancaman teror dari seseorang karena menulis berita tentang siswi SMP Putri Dewi Nilatih sakit perut saat belajar sekolah karena tidak makan yang sempat viral di Media Sosial (Medsos) yang menggugah hati anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) prihatin rupanya membuat oknum peneror gerah, sehingga mengancam Wartawan.

Masih kata Muhammad Abubakar, pelaku teror terhadap wartawan juga dapat dijerat Pasal 29 Jo Pasal Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 45B  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kita Berharap Mahyudin segera membuat laporan Polisi agar kedepan tidak ada lagi wartawan di Aceh Timur yang mendapat teror dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, kalau ada masalah dengan berita ada aturan nya, yaitu hak jawab bukan main teror, " pungkas Muhammad Abubakar. ($.boy)

IWO Mengecam Peneror Wartawan dan Minta Polisi Tindak Pelaku

TH.Indonesia. Pati - Bertempat di Ruang Penjawi Setda Pati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Suharyono hari ini menyerahkan kartu asuransi nelayan mandiri, sembako kesejahteraan nelayan untuk jompo nelayan, janda nelayan dan anak buah kapal serta sosialiasi pelaksanaan asuransi nelayan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pati.

Bantuan diserahkan oleh Sekda Suharyono secara simbolis asuransi nelayan mandiri.

Sekda yang hadir mewakili Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa bantuan tunai saat ini memang sudah tidak diperkenankan.

"Bantuan untuk masyarakat miskin yang diberikan zaman dulu saat ini berubah menjadi kartu dan belanjanya di e - warung", terang Suharyono.

Menurut Sekda, semua diberikan secara nontunai untuk mengantisipasi adanya kecurangan maupun penyelewengan terhadap bantuan tersebut.

"Jadi pemerintah daerah sendiri sudah berusaha memberikan bantuan - bantuan yang tepat sasaran", imbuhnya.

Demikian halnya dengan para nelayan yang juga mendapatkan bantuan ini. 

"Setiap tahun BPK selalu memeriksa laporan terkait bantuan hingga pada akhirnya dirumuskan dan dihasilkan kartu semacam ini", lanjutnya.

Ia pun berharap agar bantuan yang diberikan oleh Pemkab Pati ini bisa berkah dan manfaat kepada semua penerima.

"Dan bantuan semacam ini, kami yakin bahwa baru Kabupaten Pati yang menggunakannya melalui APBD, sebab daerah lain belum. Kabupaten Pati jadi yang pertama kali", imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DKP Pati Edy Martanto mengatakan bahwa tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, meringankan beban nelayan pada masa paceklik sehingga nelayan meningkat kesejahteraannya.

Kegiatan ini, menurut Edy, dibiayai oleh APBD Kabupaten Pati melalui DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2019.

"Bantuan kesejahteraan ini merupakan kegiatan rutin dari Pemkab Pati yang merupakan pengembalian dari retribusi TPI yang awalnya berupa bantuan tunai kepada nelayan di Kabupaten Pati.

Dan berdasarkan rekomendasi dari BPK mulai tahun 2019, program ini menjadi non tunai berupa bantuan barang dan jasa", imbuhnya.

Edy menambahkan, untuk tahun 2019, bentuk bantuannya berupa premi untuk asuransi nelayan kecil.

"Bantuan juga termasuk fasilitasi pengadaan barang perlengkapan sedekah laut di 13 desa nelayan di Kabupaten Pati", pungkasnya. ($.ucipto)

Pati Pionir Pengalokasian APBD Untuk Bantuan Nontunai Nelayan

TH.Indonesia. Pati - Bupati Pati Haryanto hari ini menghadiri Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti.

Bupati Haryanto serahkan kunci secara simbolis pada pemilik rumah yang sudah dipugar.

Kegiatan yang mengambil tema "Bersama TMMD Membangun Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" ini juga diikuti oleh Forkompimda Kabupaten Pati, Kepala Dispermades, seluruh Danramil 0718 Pati, Camat Dukuhseti, dan sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan Kabupaten Pati.

Bupati dalam kegiatan itu berkesempatan menyerahkan secara simbolis kunci rumah yang sudah selesai dipugar.

"TMMD sejak dulu kita suport. Kita juga selalu kerjasama dengan TNI, Polri dan Unsur Tokoh Masyarakat termasuk saat TMMD kali ini. 

Dan tidak lupa, saat pelaksanaan TMMD kita selalu sematkan pembangunan jalan. Karena jalan merupakan salah satu Sarana dan Prasarana (Sarpras) perekonomian vital", jelasnya.

Sepertihalnya di Desa Watesaji, Kecamatan Pucakwangi Pati. "Dimana ketika tidak didukung dengan tenaga TNI, Polri, dan Tokoh Masyarakat akan sulit terwujud.

Selama ini, masyarakat harus muter lewat Kecamatan Todanan Blora, dengan ini, tentunya akan membantu mempermudah mobilitas warga," jelas Haryanto.

Untuk di Puncel, lanjut Bupati, agak berbeda lantaran medannya tidak seperti di Desa Watesaji.

"Disamping itu, juga ada program bedah rumah yang dipadukan dengan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Kebetulan ada bendahara Baznas, jadi kami suruh menambahi anggaran pembangunannya sebanyak Rp 10 juta untuk dua rumah yang akan dibedah. 

Dana ini nantinya untuk menyelesaikan rumah yang dipugar," terang Bupati.

Tidak hanya pada tahun ini, pada 2020 rupanya juga telah menandatangani SK untuk pelaksanaan TMMD tahun depan.

"Kebetulan ada desa yang mengajukan TMMD untuk tahun berikutnya, tetapi kami tolak karena desanya kurang menenuhi syarat untuk ditempati kegiatan ini", tutur Haryanto.

Akhirnya pihaknya pun mengalihkan ke wilayah yang lebih layak untuk program ini.

"Kami berharap, masyarakat bisa terpenuhi transportasinya dan mudah diakses, serta bisa menggerakkan masyarakat untuk guyub rukun membangun Pati.

Seperti tema yang kita angkat pada Hari Jadi Kabupaten Pati ke-696 yakni Nyawiji Mbangun Pati yang Mukti, yang intinya Pemkab dan warga semua bisa kompak guyub rukun mewujudkan Pati yang makmur sejahtera," harapnya.

Sebab dengan infrastruktur jalan yang baik, menurut Bupati, akan mempermudah masyarakat setempat ketika panen ketela.

"Karena itu sudah semestinya, petani ketela diharapkan juga turut memperhatikan perawatan jalan yang dibangun", pungkas Bupati. ($.ucipto)

Bupati Haryanto : Coret Desa Yang Tidak Penuhi Persyaratan Pengajuan Program TMMD