TH.Indonesia. Pati - Pemerintah telah membuka skenario masa berlaku PPKM diperpanjang jadi hingga 6 minggu. Hal ini akan dilakukan oleh pemerintah jika kasus penularan Covid-19 tak kunjung mereda.
Sucipto Pimpinan Redaksi TARGETHUKUM.NET.
"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi kebijakan di lapangan. Jika kondisi belum cukup terkendali maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas," kata cipto selaku pimred media online di Pati, kamis (29/07/21).
Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, saat ini pemerintah telah membuat skenario bila PPKM diperpanjang selama 4-6 minggu. Hal itu dikarenakan adanya risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi akibat adanya varian delta.
Cipto juga menambahkan pemerintah terus melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan data epidemiologis yang ada, termasuk memperluas cakupan penerapan PPKM Darurat ke luar wilayah pulau Jawa-Bali sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 20 tahun 2021.
"Diharapkan kebijakan ini dapat secara signifikan memperbaiki kasus COVID-19 nasional secara signifikan," jelasnya
Masih imbuh Cipto, mengatakan PPKM Darurat diperpanjang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa resesi lagi.
"Pertumbuhan 2021 di bawah 2,5%, bisa 0, bahkan negatif kalau masalah pandemi tidak tertangani dengan baik. Saya perkirakan ekonomi bisa masuk resesi lagi sampai akhir tahun ini," jelasnya.
Hal itu bisa mengkibatkan kabupaten Pati terancam resesi jika PPKM Darurat diperpanjang. Cipto menyebut pertumbuhan ekonomi kab. Pati bisa minus 0,5%.
Terancam resesi. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun skenario terburuknya minus 0,5%. Pemerintah harus mengantisipasi harga pangan dan distribusi pangan jangan sampai terganggu selama PPKM Darurat.
Antisipasi kenaikan harga minyak mentah,telur ditambah harga beras menurun dratis,
Selain resesi, jika PPKM diperpanjang bukan hanya akan memberatkan pusat perbelanjaan, namun seluruh sektor usaha di kabupaten Pati juga dapat terkena dampaknya bahkan PKL (pedagang kaki lima) menjerit selain itu, akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penyewa juga diperkirakan akan ada yang menutup usahanya
tidak tranfarannya pembelajaran anggaran milyaran ketua gugus covid 19 dikabupaten Pati mengkibatkan masyarakat kabupaten Pati merasa terdolimi yang sangat amat terasa karna lumpuhnya sektor perekonomian di kemanakan saja anggaran tersebut?
Dengan adanya pemberitaan ini dinaikkan Cipto berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan berpegang dasar Pancasila," pungkas cipto (budi)
