TH.Indonesia. Pati - Pelaksanaan kegiatan fisik program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3 TGAI) di desa Rejoagung kecamatan Trangkil kabupaten Pati sudah selesai dan sesuai prosedur, Minggu tgl (25/07/21).
H. Heni Purwadi, S.H ketua BAIN HAM RI Jawa Tengah.
Sehingga masyarakat sudah sepantasnya mendukung dan menguatkan bersama setiap proyek atau program apapun di desa demi pembangunan desa yang berkelanjutan.
Dan Anjar saat dikonfirmasi oleh tim media pada minggu (25/07/21) terkait hal mengenai proyek P3 TGAI di desa Rejoagung menyatakan, terkait pelaksanaan kegiatan fisik program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3 TGAI) di desa Rejoagung kecamatan Trangkil kabupaten Pati adalah sudah selesai dan sesuai prosedur serta saya hanya menyuplai material," tegasnya.
Adanya berita dari media onlain terkait Pelaksanaan kegiatan fisik program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3 TGAI) di desa Rejoagung kecamatan Trangkil kabupaten Pati adalah *tidak benar dan simpang siur, sehingga patut saya luruskan*, jika ada pemberitaan lain itu bukan bersumber dari saya," imbuhnya.
Pada kesempatan yang lain Adv. H. Heni Purwadi, SH. sebagai Ketua BAIN HAM RI (Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Republik Indonesia) Jawa Tengah dan Ketua Utama FORMADES (Forum Masyarakat Desa) Serta Aktifis LMPI (Laskar Merah Putih Indonesia) Jawa Tengah saat dihubungi oleh tim media melalui telpon terkait proyek P3 TGAI di desa Rejoagung kec. Trangkil Pati menyatakan Desa adalah wujud nyata kesejahteraan masyarakat dalam sebuah tatanan negara dan segala proyek pembangunan yang sudah selesai serta sesuai prosedur dan tidak merugikan masyarakat sudah seharusnya kita dukung dan kuatkan bersama demi pembangunan desa, jika ada pihak lain yang tidak sepaham harus kita jelaskan," tegasnya.
Dan BAIN HAM RI (Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Republik Indonesia) Jawa Tengah dan FORMADES (Forum Masyarakat Desa) Serta LMPI (Laskar Merah Putih Indonesia) Jawa Tengah siap mendampingi setiap permasalahan terkait semua proyek yang ada desa, jika ada pihak - pihak yang berusaha menghambat dan memberikan info yang tidak benar dan tidak akurat terkait Pembangunan di Desa, maka patut kita luruskan agar tidak jadi polemik di masyarakat," pungkasnya. (red/team)
