TH.Indonesia. Pati - Ratusan masa yang mengatasnamakan diri kelompok APPKJ (Aliansi Petani Pinggiran Kali Juwana) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD kabupaten Pati, dalam rangka menuntut normalisasi sungai Juwana, Kamis tgl (05/04/18).
 |
| Demo Normalisasi Daerah aliran sungai Juwana oleh APPKJ di depan DPRD Kabupaten Pati. |
Massa berorasi di depan kantor DPRD kab Pati, dengan membawa spanduk dan pengeras suara. tuntutan yang di sampaikan antara lain, segera normalisasi sungai Juwana, masyarakat sangat gelisah adanya bencana banjir tahunan, petani yang saat ini sawahnya tidak bisa ditanami mengakibatkan kerugian sebesar 80 milyar rupiah akibat banjir tahunan tersebut.
Usai berorasi selanjutnya perwakilan masa Memasuki ruang rapat gabungan DPRD kab Pati untuk melakukan Audensi, Hadir Dalam audensi tersebut antara lain, Ketua DPRD Kab Pati, Ali Badrudin,Wakil Ketua DPRD Jony Kurnianto Beserta Anggotanya, Bupati Pati Haryanto, Dandim 0718 Letkol inf Arief Darmawan, Kapolres Pati AKBP Uri Nartanti Istiwidyawati.
Massa hadir dengan Menggunakan 32 truk, 3 bus, 12 mobil pribadi dan 30an sepeda motor.
Massa berjumlah sekitar 800an orang , terdiri dari masyarakat yang terkena danpak sungai meliputi lima kecamatan, yaitu, kayen, Sukolilo, Gabus, Margorejo Serta jakenan atau kurang lebih 44 Desa.
Burhanudin selaku koordinator APPKJ menyampaikan, " Kami mewakili 44 Desa dari 6 kecamatan yang terkena dampak langsung dari banjir sungai Juwana, bicara mengenai banjir kalau di kita hitung sangat luar biasa dan tidak bisa di hitung dengan rupiah, meliputi dampak soaial ekonomi.
Kami menuntut agar Negara bertanggung jawab atas belum tercapainya upaya mensejahterakan para petani di pinggiran kali Juwana, hari ini harus ada kesepakatan dan pernyataan dari Pemkab dan Pimpinan DPRD, terkait kesanggupan dalam mengatasi permasalahan banjir tahunan.
Apabila tuntutan kami tidak di hiraukan maka kami mengancam tidak akan ikut berpartisipasi dalam pemilu," ungkapnya.
Pihaknya juga meminta agar normalisasi harus dilaksanakan tahun ini atau tahun depan, menjelang Pilgub dan pileg warga desa kami tidak boleh ada di TPS sebelum tuntutan ini dipenuhi, dulu sawah 1 H bisa menghasilkan 9jt sekali panen, namun saat ini hanya 1,5jt, " pungkasnya.
Kami ingin agar DPRD kab Pati ikut mengawal kami untuk mengajukan normalisasi sungai juwana dalam usulan APBN 2019 tanggal 5 mei 2018 nanti.
Ketua DPRD Ali Badrudin mengatakan bahwa normalisasi sungai juwana merupakan Anggaran APBN bukan APBD. Karena menjadi kewenangan Pusat. "Semua usulan harus melalui pengajuan karena saat ini sudah di berlakukan E planing & E badgeting.
Saya Sangat memaklumi dan memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat, ini bukan masalah bertani saja namun masalah pekerjaan. Karena sungai juwana adalah kewenangan balai besar," ujarnya.
Balai besar semarang yang diwakili oleh Teguh Ss mengatakan, setiap dalam pembahasan reguler, sungai juwana sangat urgen dan penting, normalisasi sungai juwana sangat mendesak dan penting, agar Bupati Pati dapat langsung mengirim surat kepada Presiden sehingga cepat terealisasi.
Pengajuan normalisasi oleh BBWS akan dikawal oleh DPRD dan Pemkab Pati untuk diajukan di Kementrian Pusat. ($.drmnto)
