THI. Pati - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, SH.,MH baru saja menyelesaikan kuliah S3 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang.
 |
| Dok/Saat desertasi bersama para dosen penguji. |
Kepastian itu didapat setelah pada Jumat tanggal 10 Januari 2025, Joni telah melaksanakan Seminar Usulan Penelitian (SUP) disertasi dengan judul “Penguatan Regulasi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” yang dihadapan empat dosen penguji.
Keempat dosen penguji tersebut antara lain ;
1. Prof. Dr. Edy Lisdiyonk, SH., MH selaku ketua sidang, penguji dan Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang.
2. Prof. Dr. Sigit Rianto, SH., MH sebagai Sekertaris sidang, penguji dan ketua PSHPD Untag Semarang.
3. Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH., M.Him selaku promotor dan penguji Fakultas Hukum Untag Semarang.
4. Prof. Dr. Sri Mulyani, SH., M.Hun sebagai penguji Fakultas Hukum Untag Semarang.
5. Dr. Mashari, SH., MHum sebagai ko-promotor dan penguji Fakultas Hukum Untag Semarang.
6. Dr. Agus Widodo, SH., M Hum sebagai penguji Fakultas Hukum Untag Semarang.
Dari hasil sidang oleh enam dosen tersebut, Joni dinyatakan lulus SUP S3 Hukum program studi Hukum dan akan segera mendapatkannya titel Doktor yakni Dr. H. Joni Kurnianto, SH., MH.
Usai berhasil menyelesaikan SUP, Joni mengaku sangat bahagia untuk segera menyabet gelar batunya tersebut.
Ia mengungkapkan, inspirasi dirinya membuat judul disertasi bertemakan Pedagang Kaki Lima atau PKL lantaran melihat nasib para PKL di Kabupaten Pati yang sejauh ini masih kurang mendapatkan penghidupan yang layak.
Sehingga dengan adanya penelitiannya ini, terkhusus melalui pendekatan regulasi dan undang-undang, diharapakan oleh Joni bisa berkontribusi terhadap nasib para PKL agar lebih diperhatikan oleh pemerintah.
“Karena apa, kita akui penopang ekonomi di Indonesia ini adalah PKL dan pedagang kecil. Jadi bagaimana kalau PKL dan pedagang kecil ini memutar ekonomi. Saya ingin agar aturan undang-undang yang dibuat harus kuat untuk melindungi ekonomi. Memang ada dampak positif dan negatif.
Dampak positifnya adalah ekonomi ini bisa berputar. Sedangkan untuk dampak negatifnya membuat tempat kumuh dan kotor. Tetapi semua itu bisa diatasi," terangJoni saat diwawancarai pada Sabtu 11 Januari 2025.
Joni yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Pati juga ingin agar PKL di kabupaten Pati bisa eksis seperti dulu. Sebab menurutnya, keberadaan PKL di Pati dulunya sangat eksis dan bahkan memiliki tempat tertentu untuk wisata kuliner.
Hanya saja memang adanya regulasi yang berkait dengan PKL saat ini dirasa olehnya kurang memihak. Sehingga dirinya memiliki komitmen untuk bisa membuat regulasi yang lebih baik demi kesejahteraan para PKL.
“Dulu PKL itu ada di sepanjang jalan di Pati Kota. Memang kotor, tetapi di pagi harinya sudah bersih. Bahkan Pati sudah mendapatkan Adipura Kencana 13 kali. Ini nanti akan saya sampaikan regulasi ke yang lebih tinggi. Saya ingin membuat regulasi agar kuat. Jangan sampai mereka kejar-kejaran dengan Satpol,” tuturnya.
 |
| Dok/Joni Kurnianto, S.T, M.MT. |
Harapannya PKL sebagai penggerak perekonomian kerakyatan (mikro) mampu menjadi penopang perekonomian secara nasional. Karena secara kekuatan yang mampu bertahan dengan berbagai dampak inflasi PKL masih berdikari bahkan survive ditengah gempuran perekonomian global, tentunya ini yang harus kita benahi bersama," tutup pria yang akrab di sapa bapak PKL Pati ini. (RED).