THI. Pati - Dugaan akan adanya kecurangan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Pati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) semakin kuat lantaran pihak BKPP tidak mau menemui ratusan massa aksi dari ormas Mantra yang melakukan aksi demo, senin tgl (09/10/23).
 |
| Massa ormas Mantra saat melakukan aksi di depan kantor BKPP PATI. |
Terlihat, pintu gerbang kantor BKPP yang sangat megah ditutup rapat dengan penjagaan pihak kepolisian. Begitupun dengan para pegawai BKPP yang bersembunyi dibalik jeruji pagar besi. Kepala BKPP Pati Saiful Ikmal pun tidak berani menampakkan batang hidungnya. Hanya Sekertarisnya Rizki Hermanu yang terlihat berdiri di dalam kantor menyaksikan massa aksi berdemo.
Menanggung ketidakberanian BKPP untuk menemui massa, Pangkostrad Mantra Cahya Basuki merasa kecewa. Ia pun semakin yakin bahwa dugaan dari pihaknya selama ini benar dan terkait kecurangan-kecurangan yang ada di internal BKPP terkait penerimaan pegawai pemerintah.
Meskipun demikian, ia mengaku tidak peduli dengan sikap BKPP yang acuh. Jika nantinya memang tidak ada titik temu antara pihaknya dengan BKPP, ia bakal menyerah massa yang lebih banyak lagi agar BKPP mau terbuka.
"Kantor ditutup kami tidak peduli, mereka mau dengar atau tidak kami tidak peduli. Kami sangat kecewa, makanya kami demo. Kalau tidak ngapain kita demo. Makanya kami ormas yang punya hak sosial kontrol. Diminta konfirmasi baik-baik juga tidak mau, makanya kita demo," tahap pria yang akrab disapa Yayak Gundul ini.
Dikhawatirkan oleh Yayak, jika BKPP terus-terusan tidak membuka formasi untuk THL OPD, rasa sebagai anak tiri akan terus melekat didalam para THL OPD. Apalagi di kabupaten lain seperti Rembang, Demak, maupun Blora membuka formasi PPPK untuk THL OPD.
Kecurigaan semakin kuat lantaran pihaknya (Ormas Mantra) mendapat laporan akan adanya keluhan dari THL OPD yang merasa tidak adil dengan sikap BKPP yang hanya membuka formasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
"Memang di Pati ini bobrok. Saya dapat info THL ini hampir 10.000, kalau PPPK hanya 600 orang, berapa tahun akan selesai. Apalagi setiap tahun THL ini terus bertambah," tutupnya. (Arif)
