Kadispermades Dan Bupati Pati Beda Persepsi Tentang Dana Desa

TH.Indonesia. PATI - Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Permasyarakatan dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati Mohtar nampaknya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto, Kamis tgl (31/05/18).

Kadispermades MohMoh beda persepsi dengan Bupati Pati. 

Pasalnya, Mohtar sesuai pengakuannya bahwa untuk pengelolaan dana desa di tahun 2017 tidak ada masalah, namun sesuai pernyataan Bupati saat rapat dengan seluruh kepala desa se-Kabupaten Pati di aula kantor Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang (DPUPR) Senin tgl (28/05/18) kemarin mengaku bahwa masih ada 14 desa yang belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk tahun 2017.

Dalam pernyataanya itu, Bupati mengancam kepada 14 desa tersebut tidak akan bisa mencairkan anggaran dana desa tahun 2018, apabila laporan pertanggung jawaban 2017 tidak segera dibuat.

"Sangsinya, kami tidak akan mencairkan bantuan keuangan ditahun ini, karena surat pertanggung jawaban tahun 2017 saja belum selesai, masak akan ditambahi beban lagi bikin SPJ tahun 2018," ancam Haryanto pernyataan Bupati dengan Kadispermades itu sangat berbeda.

Buktinya, Mohtar yang diberi amanah untuk mengontrol penggunaan dana desa, terkesan tidak mau tranparans dan menutup-nutupi desa yang dianggap bermasalah terkait pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahun 2017, sebab ketika awak media menanyakan soal penggunaan dana desa 2017, Mohtar mengelak dan mengaku tidak ada masalah.

"Dalam rangka pengendalian, ada beberapa desa yang APBDesnya belum ditetapkan, dan untuk merealisasi itu harus ditetapkan dulu, dan di pati hampir 350 desa yang sudah cair, sementara sisanya belum mengusulkan karena belum ada penetapan APBDes," jelas Mohtar.

Menurut Mohtar, pengalokasian dana desa saat ini sudah terbuka dan transparan, dan penggunaannya sesuai dengan hasil musyawarah desa, hanya saja saat ini masih ada sekitar 250 desa yang anggarannya belum cair lantaran belum ada usulan dari desa 2017 

Untuk amanah Bupati dalam rangka memfasilitasi desa dari hasil audit tidak ada masalah, dan kita setiap kali selalu update, bagaimana sisi kelemahan, apabila ada masalah, kita panggil tim Desa untuk kesanggupannya, karena progres fisik harus sesuai dengan yang dikerjakan," pungkasnya. (TIM)