THI. Rembang - Dugaan kenakalan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) tanpa sengaja kembali terendus awak media.
Kali ini diwilayah kecamatan Sarang disalah satu Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan nomor lambung 44.593.07.
Berawal saat team awak media yang sedang melakukan perjalanan tanpa sengaja memergoki oknum warga sedang mengantri menggunakan jerigen menunggu giliran pengisian pada kamis tgl (21/09/23).
Penasaran dengan aktivitas yang dilakukan oknum tersebut, awak media lantas menanyakan perihal kegiatannya.
Dari beberapa pertanyaan yang diajukan awak media didapatkan keterangan bahwa ia( oknum pengangsu) yang tak ingin disebut namanya mengatakan, saat mengisi bahan bakar dari SPBU tersebut, tepatnya berada di desa Kalipang kecamatan Sarang kabupaten Rembang, disetiap ngangsu ia dikenai uang tips Rp10.000 rupiah/jerigen mas," ucap pengangsu.
Disaat kepergok akan aksinya, oknum pengangsu kedapatan tak membawa lembaran dokumen sama sekali.
Ia(pengangsu) menuturkan merupakan warga sekitar SPBU, serta selama ia mengangsu hanya bekerjasama dengan bagian operator pompa, jadi tanpa sepengetahuan pihak manager SPBU," ungkapnya.
Sebagaimana dalam aturan pengisian bahan bakar di SPBU jelas menggunakan identitas barkot ataupun membawa surat rekomendasi dari dinas terkait jika itu kepentingannya untuk bidang pertanian.
Dugaan kongkalikong antara pegawai SPBU dengan pembeli bertentangan dengan UU No 22 tahun 2021, pengecer dilarang melakukan pembelian di SPBU. Jika SPBU kedapatan menjual BBM tersebut sehingga pembeli diduga melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin dapat dipidana dengan Pasal 56 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Mengingat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi :
Dipidana sebagai pembantu kejahatan ;
Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
Dan jika mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut, jika unsur kesengajaan pada pasal di atas terpenuhi, maka pihak SPBU dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembantuan. Mereka dapat dianggap membantu orang lain melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan BBM yang melanggar hukum. (Ahmad)
