THI. Jakarta - Universitas Bung Karno (UBK) menjalin kerja sama dengan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, kerja sama ini untuk peningkatan sumberdaya manusia masyarakat dan perangkat desa di Indonesia.
MoU UBK dan Parade Nusantara untuk meningkatkan kwalitas SDM dan perangkat desa di Indonesia.
Kerja sama tersebut dikukuhkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Rektor UBK Dr Didik Suharyanto dan Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso dengan disaksikan oleh Ketua Yayasan UBK M Marhaendra Putra di aula pertemuan kampus UBK.
Kerja sama antara UBK dengan Parade Nusantara tersebut, melingkupi kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa dalam bidang penelitian oleh sivitas akademi dan pengembangan masyarakat hingga pengabdian dan pendampingan masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen baik kampus hingga di desa itu sendiri.
Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno M Marhaendra Putra, mengapresiasi adanya kerja sama ini yang menurutnya sebagai sumbangsih UBK pada bangsa sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
"Saya sangat menyambut baik atas terjalinnya kerja sama ini. Besar harapan saya terhadap kerja sama ini agar membangun Indonesia lebih tepat sasaran.
Terlebih terkait dengan ini, dalam pembukaan UUD 45 termaktub sebuah amanah yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa," kata Marhaendra dalam keterangannya, minggu tgl (10/09/21).
Marhaendra yang merupakan putra kedua almarhumah Hjh Rachmawati Soekarno Putri ini juga menegaskan UBK dan Yayasan Pendidikan Soekarno senantiasa berkomitmen untuk terus mengajarkan ajaran-ajaran Bung Karno, salah satunya, mengenai ide dan gagasan nasional pendirian bangsa Indonesia.
"Karena menurut cita-cita pendiri bangsa, dari desa lah muncul semua ide dan gagasan nasional yang mendasari pendirian bangsa. Desa itu kualitas, tak ada materialistis, tak terpengaruh kota-kota, di desa lah selalu mengutamakan gotong royong," jelasnya.
Ia mengungkapkan Yayasan Pendidikan Soekarno dan UBK tentunya sangat berharap adanya kerjasama yang terjalin. Ia berharap, UBK dapat membangun spirit ajaran Bung Karno dalam rangka pembangunan karakter bangsa Indonesia.
"Sehingga tidak ada lagi stigma keterbelakangan kebodohan," tutur dia.
Marhaendra menambahkan ditandatanganinya MoU dengan Parade Nusantara ini adalah bertujuan untuk memperkokoh karakter bangsa seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
"Ditandatanganinya MoU ini kami harap bisa menjadi jalan agar kita tidak putus akar, karena karakter asli Indonesia itu ada di desa.
Karenanya kami Yayasan Pendidikan Bung Karno melalui UBK ingin membantu desa melalui pendidikan, penelitian yang sesuai semangat Tridharma Pendidikan," ucap dia.
Di kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso mengatakan bahwasanya, kerjasama ini merupakan hari bersejarah. Di mana, bertemunya dua kutub antara masyarakat desa dengan pendidikan dalam hal ini adalah kampus UBK.
"Tentu ini bisa memberikan jalan yang lebar seperti cita-cita Bung Karno sendiri bahwa desa harus berdikari secara ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya.
Tapi untuk mencapai tri sakti tiga hal itu kuncinya satu yaitu ilmu, ilmu dan ilmu, karenanya ini bersejarah karena dari sini lah akan dimulai transfer pengetahuan ke desa-desa," ucap Sudir.
Lebih lanjut, Sudir menerangkan bahwa rakyat desa pada hakikatnya adalah pemegang saham terbesar di Indonesia.
Tercatat sebanyak 267 juta warga indonesia, sebanyak 68 persennya adalah merupakan warga desa, namun desa tak lepas dari stigma keterbelakangan dan kebodohan.
"Karenanya kami sangat bangga menyambut adanya kerja sama ini desa sangat membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang akan berefek sangat positif bagi desa itu sendiri tanpa mengubah karakternya," ucap dia.
Sudar juga menceritakan bahwa kerja sama ini saat ini sangat krusial di tengah adanya UU Desa dan Dana Desa yang disalurkan pemerintah dengan jumlah miliaran rupiah tiap tahun.
Namun, tambah dia, selain menjadi berkah karena desa memiliki modal awal untuk stimulus pembangunan dan peningkatan kapasitas aparatur, tapi ada musibah juga di sana di mana sekitar 80 persen aparatur desa itu belum cakap, belum siap dan belum mampu mengelola dana besar secara proporsional dan profesional.
"Ini lah yang akhirnya kita temukan ada beberapa terjerat kasus pidana, setelah dicek putusan akhirnya sekitar 95 persen itu karena kelalaian dan ketidaktahuannya sehingga maladministrasi, sedangkan lima persen secara sengaja melakukannya. Ini saya memandang sangat tepat kerja sama ini dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa," tutur Sudir Santoso menambahkan
Diketahui, Yayasan Pendidikan Soekarno didirikan oleh Ibu Dr.(HC) Hj. Rachmawati Soekarnoputri SH., putri Proklamator Kemerdekaan RI, Bung Karno, pada tanggal 27 September 1981 dengan membawa misi, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka membangun karakter dan jiwa bangsa (Nation Character Building) sebagaimana dicetuskan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia tersebut.
Dalam kiprahnya, Yayasan Pendidikan Soekarno telah mendirikan sekolah-sekolah seperti SMA Nasional di Klaten, Semarang dan Boyolali, TK Rachmawati di Boyolali dan TK Sarinah di Jakarta, Cibubur serta Klaten.
Pada tahun 1983, melalui Yayasan ini beliau mendirikan perguruan tinggi dengan nama Institut Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Bung Karno.
Menyesuaikan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, nama tersebut diganti menjadi Universitas Bung Karno (UBK) melalui Keputusan Ketua Umum Yayasan No. 279/YPS/VIII/1983. Namun sayang, Pemerintah RI pada saat itu tidak memberikan ijin berdirinya UBK.
Setelah melalui kerja keras dan usaha para pengurus Yayasan selama 16 tahun dan berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Pemerintah RI mengijinkan berdirinya UBK, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomer. 101/D/O/1999 pada tanggal 11 Juni 1999.
Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 1999, Presiden RI Ke-3, BJ. Habibie, berkenan meresmikan berdirinya UBK di Istana Negara.
Sementara itu, Parade Nusantata adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mayoritas anggota dan pengurusnya adalah masyarakat pedesaan dengan pilar penyangganya adalah aparatur pemerintahan yaitu para kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, dan mantan perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD).
Elemen pemudanya terdiri dari Karang Taruna Desa dan elemen wanitanya adalah Ibu-Ibu penggerak PKK Desa. Organisasi ini diketuai oleh Sudir Santoso, S.H., MH. Parade Nusantara memiliki agenda strategis yaitu pengesahan RUU Pembangunan Pedesaan.
Organisasi ini menggelar kongres pertamanya di Solo tanggal 8 Juni 2009 dan dibuka secara resmi oleh Presiden ke VI Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam upayanya memperjuangkan pengesahan RUU Pembangunan Pedesaan, organisasi yang dibina oleh Budiman Sudjatmiko ini telah beberapa kali melakukan demonstrasi. Demonstrasi yang pertama dilakukan tanggal 22 Februari 2010. (Budi Utomo)
Tags
Nasional