TH.Indonesia. Jepara - Tata kelola ruang menjadi hal yang penting dilakukan disuatu wilayah kabupaten atau Kota untuk memetakan kawasan pembangunan sesuai dengan kebutuhan.
Menyoroti tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Jepara, Ormas PEKAT IB yang di komandani oleh Priyo hari ini datang dan temui kepala Dinas DLH kab. Jepara Farikha Elida, Senin tgl (09/11/20).
Pukul, 08.00 WIB, tetapi alhasil Kepala Dinas DLH tidak berada ditempat karena sedang berada di Jakarta.
Kedatangan Ormas PEKAT IB akhirnya ditemui oleh Kabid Penataan Hermawan, DPD PEKAT IB Jepara "Priyo sampaikan terkait tentang amdal PT. Formosa Bag Indonesia yang akhir-akhir ini menimbulkan pro dan kontra sesama ormas yang ada di Jepara.
" kami terima aspirasi ini dan saya sampaikan kepada Kepala Dinas," ungkap Hermawan.
Seperti diketahui persoalan PT. Formusa Bag Indonesia yang berada di Sengon Bugel terkait AMDAL telah mematik protes beberapa Ormas di Jepara, termasuk Ormas PEKAT IB. Menurut Priyo Ketua DPD Pekat IB
"Sebenarnya masalah AMDAL tidak hanya di PT. Formusa saja ada banyak yang lain pengelolaan Amdal terlihat carut marut sehingga mengundang banyak pihak untuk mensikapi hal tersebut.
Termasuk adanya dugaan penyusunan dokumen perijinan AMDAL senilai Rp 800 juta yang dinilai tidak wajar.
Serta rapat sidang Amdal PT. Formosa Bag Indonesia yang terkesan tertutup yang dilakukan DLH pada Tanggal, (6/11/2020) kemarin.
Terkait hal tersebut Ormas Pekat- IB geram " untuk kembali pertanyakan ke beberapa instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup DLH, Bupati Jepara, DPRD Jepara. Terkait Amdal sampai dapatkan penjelasan, Senin tgl (09/11/20).
Dpd PEKAT-IB melalui priyo mengatakan bahwa kebijakan yang di ambil oleh kepala Dinas Lingkungan hidup, AMDAL PT. Formusa seharusnya bisa diantisipasi dengan transparan sejak awal hingga tidak menyebabkan kericuan dan carut marut seperti ini.
"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Ormas jepara itu terkenal kondusif semua akur dan semua teman.
Tetapi karena kepentingan beberapa pihak hampir saja terjadi hal yang tidak kondusif.
Kepala dinas harus bertanggung jawab juga soal hal tersebut. Kami meminta agar bupati jepara mengganti kepala dinas yang lebih berkompeten dan lebih bijaksana daripada yang sekarang ini," ujarnya.
Sebagaimana diketahui tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam hal ini membantu melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, perihal sampah dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
Kejadian saat sidang amdal pt formosa beberapa hari lalu cukup menjadikan hal yang tidak lazim karena di luar kantor terdapat banyak anggota ormas dan aparat kepolisian yang menunggu sidang amdal tersebut.
Hal tersebut bertolak belakang saat dilaksanakan ikrar damai yang dilaksanakan di halaman Mapolres Jepara beberapa waktu lalu.
"Investasi yang ada di Jepara patut untuk di dukung tetapi harus mengedepankan dampak lingkungan dan kebutuhan lapangan kerja yang ada di jepara dan yang paling penting harus mengedapankan kondusifitas yang ada saat ini jadi hanya satu kata!!! diganti saja kepala dinas lingkungan hidup yang pro terhadap lingkungan dan warga Jepara, ganti dengan yang lebih tegas dan transparan, tentunya, masih banyak pejabat di kalangan Pemda yang mampu.
Kalau tidak diganti maka pertanyaan nya ada apakah yang sebenarnya terjadi???". Imbuhnya
Kemudian ormas Pekat-IB menuju kantor Pemkab Jepara tetapi Bupati dan Sekda juga sedang tidak berada di tempat, kemudian Ormas Pekat IB Ke DPRD, dikonfirmasi melalui Telepon salah satu anggota DPRD Komisi D Latifun Mengatakan sebagian Anggota DPRD sedang tugas luar Monitoring disalah satu wilayah hingga akhirnya kegiatan tersebut akan di lanjutkan minggu ini hingga bertemu dengan Bupati dan Ketua DPRD Jepara. "Kami Akan Kejar Terkait Amdal Dan Kinerja," ungkap Priyo Ketua DPD PEKAT IB Jepara. ($.hari)